kabarterkinionline.com
100 Hari Kerja Herman Deru pimpin Sumsel. 100 hari kerja pemimpinan Herman Deru dan Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) diakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dimasa jabatannya.
Diketahui, Herman Deru pada 30 Mei merupakan 100 hari kepemimpinannya di Bumi Sriwijaya, usai dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari lalu.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Nur Aslamiah Supli BIAM. M. SC, dalam 100 hari bekerja ini gubernur dan wakil gubernur Sumsel tergolong aktif, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Namun tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi yang dibangun, meskipun aktif masih bersifat seremonial dan simbolik. Strategi komunikasi seperti ini mampu untuk meningkatkan kesadaran (awareness), namun belum menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pelayanan publik yang diharapkan, ” ujar Nur, Jumat (30/5/2025).
Dijelaskan Nur, tidak dapat dipungkiri bahwa acara seperti ini (100 hari kerja) sering dinilai one-time show, tanpa perhatian lebih lanjut akan menurunkan kredibilitas pemerintah, karena masyarakat akan menilai pemerintah hanya sibuk membangun citra daripada kinerja.
“Interaksi dengan masyarakat mungkin dapat ditingkatkan lagi , pemerintah aktif memanfaat sosial media untuk publikasi dan pelaporan kegiatan, “katanya.
Namun ditambahkannya, pendekatan keduanya masih terlihat satu arah , memberi kesan sosial media hanyalah papan pengumuman digital.
“Hal ini dapat diatasi, dengan meningkatkan komunikasi dua arah contohnya polling, Q and A terbuka atau forum daring, ” tandasnya.
Sementara pengamat politik sekaligus guru besar Fakultas Hukum Unsri Prof Dr Febrian menyatakan, dirinya menilai tidak ada perencanaan program kerja yang matang dilakukan HDCU pada 100 hari kerja untuk Sumsel, dan cenderung program mereka dilakukan yang ada didepan mata.
“Dari awal sudah diprediksi Gubernur dan Wagub Sumsel inikan tidak persis punya visi yang baik, lebih pada melihat yang ada didepan mata. Dan kelihatan juga berupaya memperbaiki infrastruktur yang kelihatan mengganggu seperti jembatan dan sebagainya, ” jelas Febrian.
Mantan Dekan Fakultas Hukum Unsri inipun membandingkan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang selama ini terlihat aktif bekerja untuk kepentingan rakyat Jabar meskipun terkadang ada kontroversialnya.
“Tapi konkrit belum kelihatan di Sumsel, jauh dibanding dengan KDM itu, memang tidak bisa kita samakan persis dengan KDM, tapi Wagub Sumsel tidak ada sama sekali usaha, sedangkan Gubernur masih model lama. Saya pikir, kita ini menerima kepala daerah terjelek dari kepala daerah kemarin dan kita harus menerima itu, ” paparnya.
Ditambahkan Febrian, saat ini tak dipungkiri banyak di media sosial yang mengkritik kebijakan awal dari Gubernur Sumsel, yang dianggap tidak peka terhadap keinginan masyarakat terutama infrastruktur jalan.
“Jadi, kalau tidak punya visi Gubernurnya lagi- lagi terjebak,dan kita akumulasikan Gubernur tidak punya visi, Wagub tidak punya visi, apa yang dikerjakan hanya yang ada didepan mata saja, ” capnya.
Dilanjutkan Febrian, program prioritas HDCU seperti penyelesaian pembangunan pelabuhan Tanjung Carat TAA dan Jalan Khusus Batubara itu proyek lama, dan hilang seiring waktu.
“Jadi, kalau 100 hari kinerja di kepala daerah di provinsi Sumsel aku nilai kira- kira enam atau angka C, dan masyarakat pasti melihat itu. Kedepan HDCU paling tidak menyampaikan apa yang telah dikerjakan melalui humasnya, apakah sesuai dengan perencanaan itu perlu model kerja seperti apa.
Bukan lihat saja berjalan apa adanya, bukan seperti itu, apalagi kita juga prov termiskin nomor berapa? Apakah mau turun turun terus, dan saya sayangkan jika masih seperti periode sebelumnya, harusnya lebih bagus, “tandas Febrian.
