kabarterkinionline.com
Pemprov Sumsel siapkan Alsintan, cegah Karhutla berulang. Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokus pada solusi jangka panjang dengan menyiapkan alat dan teknologi pembuka lahan tanpa bakar (alsintan).
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan, langkah edukasi kepada masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendukung agar tradisi membakar lahan benar-benar ditinggalkan.
“Penyediaan alsintan murah melalui sistem sewa sudah mulai kami lakukan, khususnya di wilayah rawan,” katanya, Sabtu (24/5/2025).
Ia menambahkan, sebagian besar karhutla di Sumsel justru terjadi di lahan-lahan yang ditelantarkan karena izin konsesi tidak diperpanjang atau HGU tidak dimanfaatkan. Ia pun mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk turut memberi pembinaan dan dukungan regulasi, tidak sekadar sanksi.
“Masalah lingkungan di Sumsel bukan cuma karhutla. Kami juga dihadapkan pada dampak dari aktivitas tambang dan eksplorasi gas. Kami siap bekerjasama dengan KLHK untuk mencari solusi berkelanjutan,” tandas Herman Deru.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan,komitmen pemerintah untuk memberi sanksi keras kepada pemegang konsesi yang lalai. Ia memberi waktu dua minggu bagi para pelaku usaha kehutanan dan perkebunan sawit untuk melaporkan kesiapan pencegahan karhutla.
“Jika dalam dua minggu tidak ada laporan kesiapan penanganan baik SDM, peralatan, maupun pendanaan kami akan kenakan sanksi administratif, bahkan pidana, sesuai UU No. 32 Tahun 2009,” katanya.
Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Sumsel menekan jumlah kebakaran lahan. Hingga Mei 2025, provinsi ini mencatat hanya sekitar 5 hektare lahan terbakar terendah di antara lima provinsi rawan karhutla lainnya.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur, Bupati, dan semua pihak. Ini capaian luar biasa,” ujar Hanif.
Konsolidasi personel dan peralatan pengendalian karhutla ini digelar di Hotel Aryaduta Palembang, sebagai bentuk sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
