kabarterkinionline.com
Ternyata Ini penyebabnya, Palembang masih dikepung kawasan kumuh .Masih adanya kawasan kumuh di Kota Palembang merupakan permasahan serius yang harus mendapatkan penanganan segera.
Menurut pengamat masalah perkotaan Sumsel yang juga guru besar Fakultas Teknik Universitas Bina Darma (UBD) Palembang, Prof Dr Ir H Achmad Syarifuddin MSc, ada sejumlah penyebab dari terciptanya kawasan kumuh di wilayah perkotaan.
Pertama, akibat dari tingkat ekonomi masyarakatnya yang rendah sehingga mereka tidak punya pilihan dan terpaksa tinggal di kawasan kumuh. “Karena keterbatasan yang dimiliki membuat masyarakat yang berpenghasilan rendah ini, terpaksa tinggal di kawasan kumuh. Bukan tinggal di hunian yang layak, baik membeli atau hanya sekedar menyewa rumah,” tandas guru besar yang kini menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana (PPs) UBD Palembang, kemarin (19/6).
Selain itu, faktor lain yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh ini tak lain adanya arus urbanisasi yakni perpindahan masyarakat di pedesaan ke kota. Namun tidak dibekali dengan skill atau keahlian yang mumpuni sehingga di kota, mereka terpaksa bekerja serabutan dan tinggal di kawasan kumuh.
Faktor ketiga adalah soal ketidakteraturan tata guna lahan yang seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah, pemanfaatan lahan yang tidak teratur serta semrawut ini seolah menjadi persoalan kronis yang terjadi di perkotaaan yang sayangnya juga masih belum dapat tertangani dengan baik.
“Masih minimnya dukungan di bidang infrastruktur dimana kawasan kumuh biasanya tidak memiliki akses ke fasilitas dasar seperti ketidaksediaan sarana air bersih, ketiadaan sanitasi yang layak serta pengelolaan sampah yang tidak memadai,” tandas Syarifuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia (HATHI) Sumsel ini.
Nah, untuk mengatasi persoalan kawasan kumuh ini Syarifuddin menyebut ada beberapa langkah yang dapat diambil. Di antaranya dengan pembangunan perumahan bersubsidi, pemerintah sebut Syarifuddin dapat membangun perumahan bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu melalui penataan infrastruktur di kawasan kumuh, seperti pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.
“Perlu juga dilakukan pengawasan kondisi lingkungan dengan pelibatan aktif masyarakat guna mencegah semakin memburuknya kondisi lingkungan di kawasan kumuh,” ujarnya.
Terakhir, melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan kumuh melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kualitas hidup mereka. “Perlunya upaya terstruktur mulai dari peta lingkungan kumuh, fasilitas kesehatan, peran serta akademisi untuk edukasi secara terus menerus,” tandasnya.
