Kabarterkinionline.com
Dilema Pendidikan di Sumsel: Antara Pemangkasan Anggaran dan Alat Praktik Usang .Sektor pendidikan di Kota Palembang tengah berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sekolah-sekolah berteriak meminta peremajaan fasilitas; di sisi lain, anggaran daerah sedang “diperketat” demi menyokong program strategis nasional.
Realita ini terekam jelas dalam Reses Masa Sidang V Tahun 2026 yang digelar Anggota Dapil II DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 10-17 Februari 2026.
Dipimpin oleh Hj. Zaitun, SH, MKn (Gerindra) selaku Koordinator, membawa kekuatan penuh dengan kehadiran Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM (Nasdem), serta jajaran anggota lainnya seperti Muhammad Yansuri, S.IP (Golkar), Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), H.M Anwar Al Syadat, S.Si, M.Si (PKS), Tamtama Tanjung, SH (Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST, M.I.Kom (PAN).
Kunjungan di SMKN 2 Palembang disambut meriah dengan atraksi seni siswa. Namun, di balik kemeriahan itu, Kepala SMKN 2 menyampaikan keluhan mendasar mengenai kualitas sarana prasarana.
Mayoritas peralatan praktik siswa di sekolah kejuruan ini masih menggunakan teknologi lama yang sudah tertinggal jauh dari standar industri modern.
Peremajaan alat menjadi harga mati jika ingin mencetak lulusan yang siap kerja.
Tak hanya soal alat, Nursia Mahmud, salah satu guru setempat, menyuarakan kegelisahan rekan sejawatnya mengenai kurikulum yang dianggap terlalu sering berubah-ubah
Ia juga meminta adanya kepastian jaminan hari tua bagi guru P3K agar kesejahteraan mereka di masa pensiun setara dengan PNS. Menariknya, para siswa SMKN 2 juga menyampaikan aspirasi yang sangat spesifik: permohonan pengadaan AC untuk masjid sekolah agar ibadah mereka lebih khusyuk.
Menanggapi hal ini, H. Nopianto memberikan penjelasan jujur mengenai kondisi fiskal daerah.
Ia mengungkapkan adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada pemangkasan anggaran hingga Rp2 triliun demi mendukung program prioritas Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Banyak usulan yang saat ini sulit diakomodir secara instan karena adanya pemangkasan anggaran besar-besaran untuk program nasional. Namun, aspirasi mengenai kurikulum tetap akan kami sampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi,” tegas Nopianto. Terkait AC masjid, Ir. H. Zulfikri Kadir secara spontan berkomitmen untuk membelikannya menggunakan dana pribadi para anggota dewan.
Kondisi ini dinilai sangat tidak ideal untuk proses belajar mengajar yang sehat.
“Kami memohon agar kantor balai penelitian yang dulunya masuk wilayah SMAN 15 dikembalikan fungsinya ke sekolah. Kami butuh perluasan lahan untuk melayani siswa lebih banyak lagi,” harap Eli.
Selain itu, usulan pengadaan bus sekolah dan penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menjadi poin utama yang disampaikan para guru.
Fajar Febriansyah menanggapi dengan menyarankan pihak sekolah untuk melakukan audiensi formal ke Komisi V DPRD Sumsel guna membedah teknis penyaluran KIP. Mengenai lapangan kerja, Fajar memotivasi siswa agar tidak hanya terpaku pada sektor formal dalam negeri, melainkan juga berani menjajaki peluang di luar negeri selama sesuai dengan aturan hukum.
Kunjungan berakhir di SMA Nurul Iman, yang mewakili suara sekolah swasta. Pihak sekolah mengeluhkan sulitnya mendapatkan siswa baik secara jumlah maupun kualitas di tengah persaingan dengan sekolah negeri.
Mereka meminta pemerintah memberikan keadilan, seperti pengangkatan gurus swasta, dan penempatan guru P3K agar tetap berada di sekolah asal (swasta) dan tidak ditarik ke sekolah negeri yang justru menyebabkan sekolah asal kekurangan guru.
Disini, pihak yayasan meminta bantuan pemerintah untuk pengadaaan meja dan kursi sekolah karena sudah banyak rusak. Serta minta anggaran untuk ekskul maupun untuk anak ikut lomba-lomba.
Anwar Al Syadat merespons hal ini dengan mengingatkan pentingnya akurasi data. “Agar guru bisa diangkat P3K dan mendapat sertifikasi, pihak sekolah wajib rajin melakukan update data Dapodik setiap bulan. Ini adalah pintu masuk utama kesejahteraan guru,” ujarnya.
Menutup rangkaian reses, Hj. Zaitun menegaskan bahwa semua aspirasi telah dicatat dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Sumsel untuk disampaikan kepada Gubernur. Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk realistis.
“Pemerintah akan melihat skala prioritas. Dengan adanya efisiensi anggaran untuk menyukseskan program strategis nasional, tidak semua usulan bisa direalisasikan serentak. Kami akan kawal mana yang paling mendesak bagi kepentingan anak didik kita,” tutup Zaitun.
