kabarterkinionline.com
Hentikan Program Seremonial dan Fokus pada Dampak Nyata, Andreas Desak Pemkot Palembang. Anggota DPRD Kota Palembang Andreas Okdi Priantoro, menilai kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak boleh lagi berhenti pada tataran administratif dan formalitas anggaran.
Ia menegaskan, program pemerintah harus terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Data Badan Pusat Statistik per Maret 2025 mencatat jumlah penduduk miskin di Palembang mencapai 162.310 jiwa atau 9,04 persen dari total populasi. Memang ada tren penurunan, tapi angkanya masih tinggi dan tidak bisa dianggap biasa,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Andreas mengingatkan, fluktuasi angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masyarakat lapisan bawah masih rapuh. Pandemi Covid-19 menjadi bukti paling nyata. Saat aktivitas ekonomi terhenti, angka kemiskinan langsung melonjak sekitar 0,45 persen dan pengangguran meningkat tajam.
“Artinya, struktur ekonomi kita belum cukup kuat melindungi kelompok rentan. Ketika krisis datang, mereka yang pertama kali jatuh,” tegasnya.
Ia mengaitkan kondisi itu dengan teori Vicious Circle of Poverty atau lingkaran kemiskinan, di mana rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses modal, ketimpangan distribusi pendapatan, dan rendahnya produktivitas saling memperkuat satu sama lain.
“Kalau satu mata rantai tidak diputus, kemiskinan hanya akan berputar di kelompok yang sama,” katanya.
Menurutnya, ketimpangan penguasaan sumber daya, akses pendidikan yang belum merata, pasar yang belum berpihak pada pelaku usaha kecil, serta sulitnya akses pembiayaan menjadi akar persoalan yang belum tersentuh serius. Tanpa pembenahan di hulu, program bantuan hanya bersifat sementara dan berpotensi menciptakan ketergantungan
Dari sisi fiskal, Andreas juga menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja modal dan belanja barang pemerintah. Ia menilai besarnya anggaran tidak otomatis berarti efektif.
“Yang harus diukur bukan hanya serapan anggaran, tapi dampaknya. Apakah angka kemiskinan turun signifikan? Apakah pengangguran berkurang? Itu indikator yang harus jelas,” ujarnya.
Ia mendorong target penurunan kemiskinan sebesar 1,5 persen per tahun. Target tersebut, menurutnya, realistis jika program dirancang terintegrasi dan dijalankan secara konsisten lintas sektor.
Tiga strategi utama yang ia tawarkan yakni, pertama, menekan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi berbasis data akurat, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Kedua, meningkatkan pendapatan warga melalui pemberdayaan ekonomi, program padat karya, serta penguatan UMKM mikro dan usaha rumah tangga agar benar-benar mampu menyerap tenaga kerja lokal, bukan sekadar formalitas pelatihan.
Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan yang sudah terpetakan dalam data pemerintah kota.
Ia menegaskan, pendekatan lama harus dievaluasi. Penanganan kemiskinan tidak cukup dengan program rutin dan laporan administratif.
“Kalau ingin serius menurunkan kemiskinan dan pengangguran, kebijakannya harus progresif, inovatif, dan berbasis data. Jangan hanya terlihat aktif di atas kertas,” tandasnya.
:
