kabarterkinionline.com
Jaga keamanan pariwisata & stabilitas harga pasar, Sekda Sumsel fokus.Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Chandra, M.H., menyatakan Pemprov Sumsel siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sekaligus menguatkan standar keamanan di sektor pariwisata daerah.
Hal itu disampaikan Edward saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti secara virtual dari Command Center Pemprov Sumsel.
Rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, asosiasi pariwisata, serta pelaku industri wisata dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam pembukaannya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sektor pariwisata, khususnya selama masa liburan sekolah.
“Kami akan tindak lanjuti hasil rakor ini, termasuk upaya mitigasi dan pengawasan di lapangan agar dua sektor ini—ekonomi dan pariwisata dapat tumbuh beriringan,” kata Edward.
Di sisi lain, Menparekraf mengimbau agar semua pihak dapat mengimplementasikan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) di seluruh destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, sekaligus menjaga citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Pariwisata menyertakan 23 modul panduan mitigasi risiko yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha wisata. Panduan tersebut mencakup aspek keamanan transportasi, pelayanan hotel, restoran, dan manajemen kerumunan wisatawan di lokasi strategis.
Selain fokus pada sektor pariwisata, rakor juga menyoroti perkembangan inflasi di sejumlah daerah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan agar daerah-daerah dengan tingkat inflasi tinggi segera melaksanakan evaluasi dan pemetaan penyebab utamanya.
“Daerah harus segera berkoordinasi dengan BPS untuk mengetahui faktor penyebab utama inflasi, agar langkah penanganannya benar-benar efektif,” ujar Tomsi.
Tomsi menambahkan tren inflasi saat ini tak hanya dipicu oleh harga beras, tetapi juga komoditas lain seperti MinyaKita, cabai, dan bawang. Pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang hari-hari besar nasional dan liburan panjang.
“Yang paling menonjol saat ini adalah beras, cabai, bawang, dan MinyaKita. Kami harus waspada. Harapannya, kinerja kita dalam menjaga stabilitas harga tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” tandas Tomsi.
