kabarterkinionline.com
Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Kolaborasi, Palembang Fokus Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Sosial. Upaya pengendalian inflasi dan menjaga ketertiban sosial menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara virtual pada Selasa (2/9/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.
Rakornas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Negara, Staf Kepresidenan, hingga Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut baik arahan dari pemerintah pusat dan menegaskan komitmen Kota Palembang dalam memperkuat langkah-langkah strategis untuk menekan laju inflasi.
“Kami siap bersinergi lebih erat dengan pemerintah pusat maupun antarwilayah. Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, dan koordinasi menjadi kunci utamanya,” kata Ratu Dewa di Rumah Dinas Wali Kota.
Berdasarkan data terakhir, inflasi Kota Palembang tercatat sebesar 2,83 persen (year-on-year) dan 0,11 persen (month-to-month). Namun, Ratu Dewa mencatat masih terdapat tantangan di sejumlah wilayah kota yang mencatatkan inflasi lebih tinggi hingga 5,13 persen, sehingga perlu intervensi lebih intensif.
Selain aspek ekonomi, Rapat Koordinasi juga membahas perkembangan sosial di berbagai daerah. Ratu Dewa menyinggung dinamika aksi mahasiswa dan masyarakat yang belakangan ini terjadi di Kota Palembang.
“Pemerintah menghargai penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib. Namun kami menyesalkan adanya kerusakan fasilitas umum di 13 titik. Ini harus menjadi evaluasi bersama agar kebebasan berekspresi tetap dalam koridor hukum dan damai,” tandasnya.
Pemerintah Kota Palembang telah berkomitmen untuk segera memperbaiki fasilitas yang terdampak dan terus mengedepankan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Dalam rangka menjaga daya tahan ekonomi masyarakat bawah, Pemkot Palembang juga melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni. Sebanyak 3.067 rumah ditargetkan untuk dibedah melalui skema pendanaan yang melibatkan APBN, APBD, Baznas, dan forum CSR.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, terutama yang kurang mampu, mendapat dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas hidupnya,” tutup Ratu Dewa.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya penting, tetapi juga mendesak dalam menjawab dinamika ekonomi dan sosial di tingkat lokal.
