kabarterkinionline.com
Pemprov Dorong Percepatan PSR dan Akses Benih Sawit Bersertifikat, Sumsel Serap Dana BPDP Rp1,1 Triliun. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sekaligus memperluas akses petani terhadap benih sawit unggul dan bersertifikat guna meningkatkan produktivitas serta menjaga keberlanjutan industri sawit daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Dr. Apriyadi, M.Si., saat membuka Workshop Peremajaan Sawit Rakyat dan Pekan Benih Sawit 2026 di Palembang, Kamis (12 Februari 2026). Kegiatan yang digelar Majalah Sawit Indonesia dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut berlangsung hingga 13 Februari.
Apriyadi mengatakan BPDP berperan strategis menghimpun dana dari iuran pelaku usaha sawit yang kemudian dikembalikan ke sektor hulu melalui investasi, baik kepada perusahaan maupun petani.
“Dana itu kembali ke masyarakat dalam bentuk program pengembangan sawit. Alhamdulillah Sumsel sudah menyerap sekitar Rp1,1 triliun. Namun, melihat potensi yang ada, seharusnya bisa mencapai Rp5 triliun,” ujarnya.
Ia menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang berhalangan hadir. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan forum tersebut tetap berjalan optimal dan memberi manfaat bagi petani serta pelaku usaha.
Menurutnya, workshop ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah konsolidasi pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen pembangunan sawit rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sawit Jadi Penopang Ekonomi Daerah
Apriyadi memaparkan, Sumsel merupakan salah satu sentra sawit nasional dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 1,2 juta hektare. Sekitar 44% di antaranya merupakan kebun rakyat, atau setara hampir 400 ribu hektare.
Dari luasan tersebut, terdapat sekitar 244.918 kepala keluarga petani sawit. Jika dihitung bersama anggota keluarga, lebih dari 1,3 juta jiwa menggantungkan penghidupan langsung pada komoditas ini.
“Belum termasuk sektor industrinya. Kontribusi sawit terhadap ekonomi daerah sangat besar. Di sejumlah kabupaten, sekitar 20% masyarakat bergantung pada komoditas ini,” katanya.
Ia menambahkan, dalam 15 tahun terakhir sawit telah menggantikan karet sebagai komoditas utama perkebunan Sumsel seiring harga yang lebih kompetitif dan permintaan global yang stabil.
Karena itu, keberlanjutan sawit perlu dijaga bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah.
“Kelapa sawit bukan sumber daya fosil. Tanaman ini bisa diremajakan setelah 25 tahun. Jadi semua pihak harus ikut menjaga keberlangsungan sektor ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumsel menekankan pentingnya penggunaan benih unggul dan bersertifikat. Apriyadi menilai benih ilegal atau palsu berisiko menekan produktivitas dan merugikan petani.
Ia mengingatkan biaya pembukaan kebun sawit bisa mencapai Rp60 juta per hektare, sehingga kerugian akibat benih tidak berkualitas sangat memberatkan, terutama bagi petani kecil.
“Bayangkan kalau bibitnya tidak bagus. Petani sudah keluar biaya besar dan harus menunggu bertahun-tahun tanpa hasil. Itu sangat merugikan,” katanya.
Karena itu, pemerintah berharap forum ini mampu memberi edukasi sekaligus membuka akses petani terhadap sumber benih resmi.
Selain benih, Apriyadi menyoroti kendala pembiayaan replanting. Menurutnya, banyak petani kesulitan memenuhi persyaratan administrasi untuk mengakses program pembiayaan dari perbankan maupun BPDP.
Ia meminta regulator menyederhanakan aturan agar program PSR lebih mudah dijangkau petani
Kalau ada persyaratan yang bisa dipermudah, lakukan. Kalau ada bottleneck aturan, mari dibicarakan. Jangan sampai petani gagal replanting karena terkendala biaya,” tegasnya.
Pemprov Sumsel berharap sinergi antara pemerintah pusat, BPDP, pelaku usaha, dan petani dapat mempercepat realisasi PSR sekaligus meningkatkan produktivitas sawit rakyat sebagai penopang ekonomi daerah.
