kabarterkinionline.com/
Pemprov Sumsel akan Lakukan Kerja Sama Antar daerah untuk Tekan Inflasi.
Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel, Basyaruddin Akhmad membuka kegiatan Capacity Building Roadmap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatra Selatan 2025 yang digelar, Selasa (29/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Basyaruddin menekankan upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas inflasi yang hampir menyamai tingkat nasional, melalui implementasi strategi 4K dan persiapan roadmap jangka pendek hingga panjang. Adapun strategi 4K itu adalah keterjangkauan, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Acara ini merupakan bagian dari pembangunan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) Sumsel, agar fokus pada penyusunan roadmap TPID 2025 untuk mengendalikan inflasi di tengah fluktuasi harga barang pokok. Acara itu diikuti perwakilan OPD provinsi, kabupaten, dan kota di Sumsel, yang bertujuan untuk mensinergikan strategi antar-level pemerintahan.
Basyaruddin menyampaikan bahwa inflasi tertinggi di daerah Sumsel saat ini berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), di angka 3,8% melebihi inflasi nasional dengan penyokong terbesar bawang merah. “Kami akan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan strategi 4K yang telah disepakati, yaitu mengupayakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif,” ujarnya.
a menambahkan, strategi jangka pendek sudah dijalankan melalui operasi pasar murah dan subsidi beras, sementara jangka menengah serta panjang sedang disiapkan via roadmap TPID.
“Inflasi nasional 2,65%, sedangkan Sumsel 2,44%. Bagaimana caranya kita mencari strategi jangka pendek untuk tekan agar sama dengan inflasi nasional?” tegas Basyaruddin, menyoroti keterbatasan pasokan barang yang menyebabkan harga naik. TPID Sumsel menargetkan inflasi tetap berada di koridor 2,5% ±1% dalam dua bulan ke depan, harus di bawah 3,5%, dengan upaya terus-menerus agar selaras dengan nasional.
Tantangan utama adalah pasokan terbatas namun harga meningkat, sehingga pemerintah akan lakukan kerja sama antar-daerah. “Harapan saya kepada kabupaten dan kota di Sumsel untuk terlibat aktif dalam pengendalian inflasi ini. Agar strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang diterapkan bersinergi dan berkolaborasi dengan provinsi, sehingga bisa menekan angka inflasi di Sumsel,” harap Basyaruddin.
Strategi ini sejalan dengan arahan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, memanfaatkan potensi lokal Sumsel seperti sektor pangan dan UMKM untuk menstabilkan harga. Acara capacity building ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan OPD dalam monitoring dan respons cepat terhadap gejolak ekonomi.
Dengan inflasi terkendali, diharapkan daya beli masyarakat Sumsel terjaga, terutama di pedesaan dengan potensi agroekonomi. Kolaborasi ini juga dukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Acara ini menjadi momentum penting bagi Sumsel untuk perkuat posisinya di koridor ekonomi nasional, dengan target pertumbuhan PDB 5,5%-6,1% di 2025.
