kabarterkinionline.com
Penaganan Total dan Koordinasi Lintas Kementrian, Sumatera Membutuhkan. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dede Yusuf Macan Effendi, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional atas rangkaian bencana alam di Sumatera. Ia menilai dampak bencana semakin memprihatinkan dari sisi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga lumpuhnya pemerintahan daerah.
“Kondisi ini memang kami sangat mendukung agar menjadi bencana nasional, karena jika kita berbicara sebagai bencana nasional maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, hingga pusat, itu harus turun tangan bahu membahu,” ujar Dede.
Politisi Partai Demokrat itu menyebut korban meninggal telah melampaui 300 orang, sementara kerusakan fasilitas umum dan harta benda sudah melimpah. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak mampu menangani kondisi tersebut secara mandiri. “Yang paling perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini kondisi pemerintah daerah itu lumpuh, hampir sebagian lumpuh. Dan kita membutuhkan segala penanganan dengan baik,” katanya.
Sebagai pimpinan Komisi II yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dede mendorong intensifikasi koordinasi agar pelayanan publik tetap berjalan, mengingat listrik dan internet di banyak lokasi terputus.
“Komisi II tentunya mendorong agar mitra-mitra kami, dalam konteks ini adalah Kemendagri, berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi rencana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang akan menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk menekan curah hujan.
“Alhamdulillah saya mendengar informasi bahwa Menko Infrastruktur sudah melakukan rencana untuk membuat cuaca buatan, untuk mencegah agar curah hujan tidak terlalu tinggi,” ungkapnya.
Dede mengingatkan pentingnya mitigasi jangka panjang, terutama terkait fungsi lahan yang masif di Sumatera. “Kondisi Sumatera ini banyak sekali hutan yang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan,” ujarnya.
Ia meminta mitigasi konflik tidak hanya di Tapanuli Tengah dan Sibolga, tetapi juga wilayah lain yang berpotensi mengalami bencana serupa.
