Maraknya praktik pungutan liar (pungli) di sektor Pendidikan, kembali menjadi sorotan serius.
kabarterkinionline.com
Pengawasan lemah pungutan liar (Pungli) pendidikan Sumsel marak. Maraknya praktik pungutan liar (pungli) di sektor Pendidikan, kembali menjadi sorotan serius. Pengamat pendidikan Sumsel menilai fenomena ini terus terjadi dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk pungli yang banyak dikeluhkan adalah pungutan uang perpisahan yang dianggap sangat membebani, terutama bagi orang tua siswa.
Praktisi Pendidikan UIN Raden Fatah Palembang, Afriantoni, menyebut lemahnya sistem pengawasan sebagai faktor utama yang memungkinkan praktik pungli tetap berlangsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan institusi pendidikan harus memperkuat pengawasan internal serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Setiap satuan pendidikan wajib mempublikasikan secara terbuka penggunaan dana, baik dana BOS maupun bantuan lainnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan ataupun membuka peluang terjadinya pungli,” kata Afriantoni. Jumat (9/5/2025).
Selain pengawasan, Afriantoni juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Menurutnya, setiap satuan pendidikan wajib mempublikasikan secara terbuka penggunaan dana, baik dana BOS maupun bantuan lainnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan ataupun membuka peluang terjadinya pungli.
Ia berharap pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelaku pungli serta memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan komite yang terlibat. Afriantoni juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan pungutan yang tidak sesuai aturan, guna menciptakan sistem pendidikan yang bersih, adil dan bebas pungli.
