kabarterkinionline.com
Ratu Dewa: Bentuk Perlawanan Terhadap Korupsi, Adalah Setiap Aksi Jujur
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Acara tersebut juga dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi menjadi gerakan bersama lintas sektor.
Dalam berbagai hal, Wali Kota Ratu Dewa menekankan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam bekerja, bukan sekadar slogan atau formalitas peringatan tahunan.
“Melalui momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini, mari kita jadikan keutuhan sebagai budaya kerja, bukan sekedar slogan,” ujarnya.
Dewa menegaskan bahwa tindakan kecil yang jujur, meski tampak sederhana, memiliki kontribusi besar dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, reformasi birokrasi dimulai dari perubahan perilaku setiap individu ASN dalam menjalankan tugas.
“Setiap tindakan kecil yang jujur adalah aksi nyata yang berkontribusi dalam tindakan korupsi di Kota Palembang. Kita ingin menghadirkan pemerintah yang tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menjadi teladan dalam komitmen antikorupsi,” tambahnya.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa peringatan Hakordia bukanlah sebatas seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen kolektif dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
Tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi” disebutnya selaras dengan upaya Pemkot Palembang memperbaiki sistem pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan proses pengambilan keputusan.
Dewa meminta seluruh OPD untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperluas penerapan inovasi digital guna mencegah kesenjangan penyimpangan.
Pelayanan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bebas dari gratifikasi maupun pungutan pembohong.
“Pastikan setiap program dan anggaran dikelola secara akuntabel. Jalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bebas dari gratifikasi maupun pungutan pembohong. Jadilah teladan bagi seluruh ASN,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mendorong OPD untuk terus mendukung dan menyetujui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Program ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui sistem pengawasan yang lebih sistematis dan terukur.
“Saya mengimbau seluruh perangkat daerah untuk mendukung dan mendukung MCSP dari KPK sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam pencegahan korupsi,” pungkas Dewa.
