Kabarterkinionline.com
Usai Tongkang Senggol Siring Batanghari Sembilan, Pemprov Sumsel Perketat Aturan Lalu Lintas Sungai. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat menata ulang sistem pengawasan angkutan sungai menyusul insiden penyenggolan tongkang terhadap struktur pelindung (shoring/fender) di kawasan Sungai Batanghari Sembilan.
Tak hanya fokus pada perbaikan fisik siring yang terdampak, Pemprov Sumsel juga menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) baru guna memperketat pola navigasi dan meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Dr H Apriyadi, menegaskan bahwa tanggung jawab pembangunan kembali siring akan dibebankan kepada pihak penabrak melalui mekanisme kerja sama dengan instansi terkait.
“Perbaikan harus segera dilakukan agar fungsi perlindungan infrastruktur tetap optimal. Pihak yang bertanggung jawab siap menuntaskan proses pembangunannya,” ujarnya usai rapat koordinasi, Jumat (20/2/2026).
Tak hanya fokus pada perbaikan fisik siring yang terdampak, Pemprov Sumsel juga menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) baru guna memperketat pola navigasi dan meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Dr H Apriyadi, menegaskan bahwa tanggung jawab pembangunan kembali siring akan dibebankan kepada pihak penabrak melalui mekanisme kerja sama dengan instansi terkait.
“Perbaikan harus segera dilakukan agar fungsi perlindungan infrastruktur tetap optimal. Pihak yang bertanggung jawab siap menuntaskan proses pembangunannya,” ujarnya usai rapat koordinasi, Jumat (20/2/2026).
Langkah strategis lainnya adalah penyusunan SOP baru oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang yang ditargetkan rampung dalam satu pekan.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah evaluasi pola penarikan tongkang. Dalam kondisi tertentu, opsi penarikan melawan arus sungai dipertimbangkan untuk meningkatkan kendali kapal dan keselamatan pelayaran.
Selain aspek teknis, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Koordinasi antara nakhoda dan pandu kapal dinilai sebagai kunci keselamatan di jalur perairan yang padat aktivitas angkutan batu bara tersebut.
Pemerintah juga menyepakati pembatasan waktu operasional tongkang, terutama saat kondisi air pasang tinggi. Kapal baru diizinkan melintas sekitar dua jam setelah air mulai surut dan arus dinilai lebih stabil.
Tak hanya itu, kapasitas muatan tongkang juga akan dievaluasi. Jika sebelumnya mampu mengangkut hingga 300 unit, ke depan kemungkinan dibatasi sekitar 200 unit guna mengurangi risiko benturan.
Rencana pembangunan ulang siring pun akan dilengkapi struktur penguat baja. Meski berdampak pada penyempitan bentang alur sungai, langkah tersebut dianggap penting demi perlindungan infrastruktur strategis di kawasan Sungai Batanghari Sembilan.
Sebagai tindak lanjut, petugas pengawas akan ditempatkan di sejumlah titik rawan untuk memastikan setiap kapal mematuhi aturan baru. Untuk sementara, lalu lintas sungai tidak ditutup total, namun regulasi diperketat secara bertahap.
Pemprov Sumsel menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya respons atas insiden terbaru, tetapi bagian dari upaya jangka panjang membangun tata kelola transportasi sungai yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.
Dengan penguatan regulasi dan pengawasan, diharapkan aktivitas logistik tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan infrastruktur maupun pengguna jalur perairan di Sumatera Selatan.
