kabarterkinionline.com
Pemkot Palembang Dorong Bansos Lebih Tepat Sasaran, Data Kependudukan Diperkuat. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat sistem administrasi kependudukan untuk mendukung penyaluran program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Rebranding Dukcapil melalui Penyelenggaraan Jemput Bola untuk Verifikasi Kependudukan dalam rangka Perlindungan Sosial yang digelar di Ruang Rapat Parameswara, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan dibuka Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Sulaiman Amin. Hadir pula perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri serta Anggota Komisi II DPR RI, Ir H Ishak Mekki MM.
Sulaiman mengatakan program tersebut menjadi bagian dari penguatan implementasi kebijakan Ditjen Dukcapil Kemendagri, terutama dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Palembang menjadi salah satu daerah yang masuk dalam program pilot project Kemendagri. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar penerapan digitalisasi kependudukan dapat berjalan optimal.
“Kita bersyukur program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi II DPR RI. Sinergi ini penting agar pemanfaatan IKD dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Sulaiman.
Menurutnya, pemanfaatan IKD tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, tetapi juga dapat memperkuat proses verifikasi penerima bantuan sosial.
Verifikasi dilakukan dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan sistem digital perlindungan sosial. Dengan mekanisme tersebut, data masyarakat yang mengajukan bantuan dapat diperiksa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
“Ketika seseorang mengajukan bantuan sosial melalui NIK dan aplikasi Perlinsos, data tersebut akan langsung diverifikasi. Jika memenuhi syarat maka dapat diproses, namun apabila tidak layak maka akan ditolak,” jelasnya.
Sulaiman menilai integrasi data kependudukan menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
Data yang valid dan terus diperbarui, menurutnya, akan membantu pemerintah memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kriteria yang ditetapkan.
“Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya,” pungkasnya.
