kabarterkinionline.com
Penganggaran Pemkot Palembang- BPKP Sumsel Evaluasi Perencanaan. Kepala BPKP Sumsel saat audiensi dengan Wali Kota Palembang.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Supriyadi melakukan audiensi dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Pertemuan yang dilakukan merupakan tahap awal sebelum evaluasi perencanaan dan penganggaran (evran) 2026.
Evran 2026 akan difokuskan pada lima sektor prioritas yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Evaluasi ini difokuskan pada lima sektor prioritas yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan,” ujarnya usai pertemuan di rumah dinas Wali Kota Palembang, Rabu(19/8/2025).
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan BPKP untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran pemda, serta menguji konsistensi dokumen perencanaan dengan APBD.
“Evran ini bertujuan menilai kualitas perencanaan dan penganggaran, menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dan APBD, serta memastikan program daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Supriyadi berharap proses evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi Pemkot Palembang dan mampu mendorong efektivitas-efisiensi belanja daerah. Setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan pemda juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pihaknya terbuka terhadap proses evaluasi maupun masukan yang diberikan BPKP.
“Kami sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan. Ini penting agar perencanaan program pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dewa juga meminta jajaran melakukan evaluasi terhadap perencanaan, kegiatan, program, hingga sub program yang tercantum dalam APBD perubahan maupun induk.
Dia secara khusus meminta OPD terkait, termasuk Dinas PUPR, perkimtan, dinkes, dan disdik untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.
“Perencanaan dan penganggaran, termasuk program terkait kemiskinan, PUPR, Perkimtan, kesehatan, dan pendidikan harus segera ditindaklanjuti. Program yang direncanakan harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas,” katanya.
Dewa mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan agar berdampak terhadap pembukaan akses dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program pengentasan kemiskinan jangan hanya dilihat dari anggarannya, tetapi harus mampu membuka akses masyarakat. Misalnya melalui IPAL, sanitasi, dan jalan lingkungan yang benar-benar mendukung pengentasan kemiskinan,” ungkapnya
Seluruh perangkat daerah katanya, akan mengikuti arahan dan mendukung proses evaluasi secara maksimal, termasuk menyediakan data serta informasi yang diperlukan. Dia berharap proses diskusi dan pendalaman selama evran dapat membantu Pemkot Palembang memperbaiki kualitas perencanaan ke depan.
“Kita berharap, melalui diskusi dan pendalaman selama proses evaluasi ini, berbagai program yang direncanakan ke depan semakin terarah dan tetap sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” tukasnya
