Berpotensi Tekan Penurunan Yield SBN Defisit APBN 2026 Diproyeksi Rp 700 Triliun

kabarterkinionline.com
Berpotensi Tekan Penurunan Yield SBN, Defisit APBN 2026 Diproyeksi Rp 700 Triliun.
Pelebaran defisit fiskal pada 2026 dinilai berpotensi menekan ruang penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Kepala Divisi Riset Ekonomi sekaligus Chief Economist PEFINDO Suhindarto menyebut defisit APBN 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp 638 triliun hingga Rp 700 triliun.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong penerbitan SBN dalam jumlah besar, terutama di tengah tingginya utang jatuh tempo. Eva Riantepublika
“Kalau akhirnya defisit melebar, ini sebenarnya bisa menjadi sinyal kuat bagi penerbitan SBN di tahun 2026,” kata Suhindarto dalam Taklimat Media PEFINDO yang digelar secara daring, dikutip Jumat (19/12/2025).
Ia menjelaskan, besarnya defisit yang dikombinasikan dengan surat utang jatuh tempo sekitar Rp 836 triliun berpotensi mendorong penerbitan SBN secara bruto hingga Rp 1.585 triliun pada 2026.
“Dengan defisit yang meningkat dan surat utang pemerintah yang jatuh tempo cukup besar, penerbitan SBN secara bruto bisa mencapai sekitar Rp 1.585 triliun,” ujarnya.
Menurut Suhindarto, kondisi tersebut berisiko membuat pergerakan yield menjadi lebih kaku, meski arah kebijakan moneter masih cenderung longgar. Pasokan SBN yang besar dinilai dapat menahan penurunan imbal hasil di pasar.
“Kalau penerbitan surat utang pemerintah tinggi karena suplai meningkat, ini bisa membuat yield cenderung kaku untuk turun, meskipun suku bunga acuan masih berpotensi diturunkan,” katanya.
PEFINDO memproyeksikan yield SBN tenor 10 tahun pada 2026 berada di kisaran 5,6 hingga 6,2 persen, lebih rendah dibanding asumsi pemerintah dalam APBN yang berada di level 6,9 persen.
“Kalau kami di PEFINDO, rentang yield 10 tahun berada di antara 5,6 sampai 6,2 persen, dengan titik tengah sekitar 5,9 persen,” ujar Suhindarto.
Meski demikian, ia menilai daya tarik SBN Indonesia masih terjaga di mata investor. Hal itu ditopang oleh peringkat kredit yang stabil serta rasio utang pemerintah yang relatif terkendali.
“Peringkat sovereign Indonesia masih stabil di level BBB, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di kisaran 40 persen,” ucapnya.
Di tengah tekanan defisit dan tingginya penerbitan SBN, Suhindarto menekankan peran permintaan domestik tetap krusial sebagai penyangga pasar. Investor domestik dinilai mampu menjaga stabilitas pasar obligasi nasional, meski arus dana asing masih berfluktuasi.
APBN Defisit Rp 560 Triliun per November 2025
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sampai 30 November 2025 mencapai Rp 560,3 triliun. Capaian tersebut merupakan 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Perinciannya, pendapatan negara per November 2025 terealisasi sebesar Rp 2.351,5 triliun, atau 82,1 persen dari outlook APBN 2025 sebesar Rp 2.865,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari outlook Rp 2.387,3 triliun.
Itu meliputi penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun atau 78,7 persen dari outlook sebesar Rp 2.076,9 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp 269,4 triliun atau 86,8 persen dari outlook Rp 310,4 triliun. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir November 2025 mencapai Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen dari outlook Rp 477,2 triliun.
Adapun dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga November 2025 mencapai Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook belanja negara Rp 3.527,5 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat Rp 2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari outlook Rp 2.663,4 triliun.
Angka tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 1.110,7 triliun atau 87,1 persen dari outlook Rp 1.275,6 triliun dan belanja non K/L Rp 1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari outlook Rp 1.387,8 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp 795,6 triliun atau 92,1 persen dari outlook Rp 864,1 triliun.
“Pendapatan negara hingga November 2025 sebesar Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook lapsem dan belanja negara Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook, sehingga defisit APBN Rp 560,3 triliun. APBN tetap ekspansif dengan defisit terkendali 2,35 persen PDB,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewan dalam konferensi pers APBN Kita edisi Desember 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025) lalu.
Adapun, keseimbangan primer hingga akhir November 2025 tercatat surplus Rp 82,2 triliun, atau 74,8 persen dari outlook lapsem sebesar Rp 109,9 triliun. Sampai November 2025, pembiayaan anggaran mencapai Rp 573,5 triliun atau 86,6 persen dari outlook Rp 662 triliun.