Kabarterkinionline.com
Dapat Dana Rp 60 Juta atau Dibangunkan Pemerintah, Pembangunan Huntap Korban Banjir Sumatera. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, ada dua skema yang akan digunakan dalam membangun hunian tetap (Huntap) korban banjir Sumatera.
Skema pertama adalah in-situ atau pembangunan di tempat secara mandiri dengan dukungan dana sebesar Rp 60 juta, atau pembangunan secara komunal oleh pemerintah. “Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15.000 dari 26.000 itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” kata Tito, dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda).
Proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk pihak non-pemerintah.
Contoh untuk skema ini adalah pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan dukungan dari non-pemerintah yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi. Ia menyebutkan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).
Rincian jumlahnya yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap.
Tito mengatakan, pemerintah terus mempercepat dukungan pembangunan hunian tetap tersebut untuk masyarakat terdampak yang rumahnya rusak berat atau hilang.
Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara. “Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” imbuh dia.
