Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan terus mengintensifkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Pada Rabu (8/4/2026), fokus utama diarahkan pada evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bukan Sekadar Agenda Rutin
Pansus III menegaskan bahwa evaluasi LKPJ ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur keuangan daerah, bukan sekadar agenda administratif tahunan. Tujuannya adalah memastikan seluruh potensi pendapatan dikelola secara maksimal dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan di Sumatera Selatan.
Dalam paparannya, Bapenda Sumsel menjelaskan realisasi penerimaan dari sektor-sektor unggulan, seperti:
-
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
-
Inovasi Digital: Penerapan berbagai layanan daring untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Catatan Kritis dan Rekomendasi Legislator
Meskipun terdapat capaian positif, DPRD Sumsel melalui Pansus III memberikan beberapa catatan penting untuk perbaikan ke depan:
-
Pemerataan Sektor Pendapatan: Legislator menilai capaian PAD belum merata di semua sektor. Bapenda diminta untuk lebih agresif dalam melakukan penagihan, terutama terhadap kendaraan operasional dan alat berat milik perusahaan besar.
-
Evaluasi Kebijakan Pemutihan: DPRD mempertanyakan efektivitas program pemutihan denda pajak tahun 2025. Evaluasi diperlukan untuk melihat apakah program ini benar-benar meningkatkan kesadaran warga atau justru memicu ketergantungan masyarakat untuk menunda pembayaran pajak.
-
Penguatan SDM dan Layanan: Penempatan personel yang kompeten di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTB) dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong penerimaan pajak di tingkat akar rumput.
-
Diversifikasi Sumber Pendapatan: Dewan mendorong pemerintah daerah untuk mulai menggali potensi pendapatan dari sektor lain di luar pajak kendaraan guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor saja.
Tindak Lanjut Hasil Rapat
Seluruh hasil pembahasan dan catatan kritis ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna sebagai pijakan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di masa mendatang.
