kabarterkinionline.com
Imbas temuan menu tak layak HST panggil seluruh SPPG . Rencananya Minggu depan kami akan mengundang seluruh pengelola SPPG yang ada di HST untuk mendengar klarifikasi langsung atas segala informasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait program MBG ini,”
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memanggil seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di HST imbas temuan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadhan yang tak layak dan pemberitaan viral.
“Rencananya Minggu depan kami akan mengundang seluruh pengelola SPPG yang ada di HST untuk mendengar klarifikasi langsung atas segala informasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait program MBG ini,” kata Ketua Komisi I DPRD HST Yajid Fahmi di Barabai, Kamis.
Yajid mengapresiasi kebijakan yang diambil Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup sementara dua dapur MBG, yakni SPPG Pantai Batung dan SPPG Banua Jingah sehingga menandakan bahwa keluhan masyarakat menjadi bagian yang diperhatikan.
Menurutnya, masyarakat sangat menyambut baik dengan program MBG ini, akan tetapi kepatuhan atas pemenuhan dasar dari program ini semestinya harus bisa berjalan sesuai dengan harapan dan jangan sampai program ini justru dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya
Pihaknya, khususnya Komisi 1 DPRD HST tentu sangat menyayangkan dengan adanya banyak keluhan akan kualitas, serta bahan yang disajikan ke anak-anak yang sebagian sangat diragukan akan kelayakannya.
“Ada telur yang kondisinya pecah, sementara telur diperuntukkan untuk dikonsumsi beberapa hari ke depan, lalu siapa yang bisa menjamin telur yang dalam keadaan rusak itu tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang berbahaya. Justru ini akan berdampak buruk pada anak-anak kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya memahami biaya pengantaran itu sudah dianggarkan untuk setiap hari, namun mengapa justru diantarkan dengan sistem rapel untuk beberapa hari ke depan, hal ini harus jadi perhatian serius.
Kemudian, penyediaan menu MBG juga banyak ditemui tidak berkesesuaian dengan pagu yang diberikan, untuk itu pihaknya akan berfokus melakukan monitoring rutin ke sekolah dan SPPG dalam rangka memastikan bahwa pengelolaannya sudah benar sesuai ketentuan.
“Kami akan mengevaluasi para SPPG atas temuan di lapangan. Ini akan menjadi perhatian serius agar program yang baik ini jangan sampai dimanfaatkan segelintir orang saja yang justru berpotensi berdampak buruk pada anak-anak kita,” bebernya.
Yajid berharap program MBG ini jangan sampai menjadi ladang bisnis dan bagi-bagi keuntungan semata, akan tetapi pemenuhan gizi masyarakat harus diutamakan sesuai dengan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Untuk diketahui, saat ini sudah ada 12 SPPG di Kabupaten HST yang telah beroperasi dan telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat yang mayoritas lokasinya masih di pusat kota.
