kabarterkinionline.com
Investasi Gagal Kurangi Pengangguran?, Penyerapan Tenaga Kerja Loyo Klaim pemerintah tentang kenaikan kinerja investasi rupanya tidak sebanding dengan kecepatan penyerapan tenaga kerja. Hal itu ditunjukkan oleh semakin lemahnya rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang. Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta.
Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.
Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja yang terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta (lebih rendah Rp71 juta dibandingkan tahun ini). Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengakui bahwa kecenderungan tersebut merupakan persoalan yang perlu diatasi. Menurutnya, investasi tidak hanya bisa dilihat dari dua sisi yaitu realisasinya sekaligus lapangan pekerjaan yang terbuka karenanya.
“Fakta yang harus kita coba gali lebih lanjut adalah kenapa nilai investasinya semakin besar, tetapi jumlah tenaga kerja yang diserapnya itu lebih kecil, kalau pun tidak stagnan,” ujar Ichwan dalam Forum Investasi Nasional 2025, seperti yang diunggah Instagram @bkpm_id, Minggu (5/10/2025).
Dia menduga perkembangan teknologi semakin mempengaruhi sifat investasi yang masuk ke Indonesia. Bagaimanapun, pelaku usaha ingin mempunyai daya saing yang tinggi. Oleh sebab itu, sambung Ichwan, investor berinvestasi ke teknologi mutakhir sehingga bisa menciptakan produktivitas dan efisiensi yang tinggi. “Maka teknologi dan inovasi semakin ke depan meninggalkan tenaga kerja,” jelasnya.
7 Juta Pengangguran, 1 Juta Sarjana
Adapun, pada Juli 2025 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang. Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.
Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia. Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran. Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga
berstatus pengangguran. Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran. Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum.
Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025). Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.
Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran. “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya. Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan GDP.
“Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” pungkasnya. Andalkan Deregulasi Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim deregulasi kebijakan untuk industri bisa menambah penciptaan lapangan kerja di tengah upaya pemerintah mencegah PHK massal.
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mencegah PHK massal, yang notabene menjadi salah satu tuntutan dan keresahan masyarakat belakangan ini. Sejalan dengan itu, pemerintah pun mendorong upaya deregulasi kebijakan di tingkat industri yang diperkirakan bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja.
“Itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Ini sedang kita siapkan,” paparnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025).
Secara umum, Airlangga mengatakan bahwa perekonomian secara makro menunjukkan indikator yang baik. Sementara itu, secara mikro perekonomian sempat terdampak sedikit akibat eskalasi unjuk rasa. Hal itu terlihat dari pasar saham yang melemah pada awal pekan ini, namun kini telah mengalami rebound.
Nilai tukar rupiah, lanjutnya, juga masih menguat di level Rp16.400 setelah sebelumnya sempat melemah di hadapan dolar AS. “Senin [IHSG] turun sekitar 1,2%, tapi Selasa, Rabu relatif normal ya kemudian juga rupiah juga terjaga. Jadi hal itu menunjukan resiliensi ekonomi secara nasional,” terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
Sebelum itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa bank sentral akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga nilai tukar rupiah di tengah sentimen negatif akibat demonstrasi besar-besaran dan kericuhan oleh kelompok tak dikenal beberapa hari belakangan. Perry mencatat bahwa nilai tukar rupiah sempat menembus Rp16.560 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kemarin, Senin (1/9/2025). Dia mengatakan hari ini sudah berhasil distabilkan ke Rp16.400 per dolar AS.
“Rupiah yang kemarin pagi pernah mencapai Rp16.560, alhamdulillah hari ini kami bisa stabilkan ke Rp16.400, kami akan berusaha untuk lebih rendah lagi kembali ke Rp16.300 dan lebih kuat lagi,” ujarnya saat menghadiri rapat dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).
