Kabarterkinionline.com
Pemprov Sumsel Perkuat Belanja Daerah dan Digitalisasi Transaksi, Jelang 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus memacu optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus mendorong peningkatan perputaran ekonomi regional menjelang tahun 2026. Salah satu strategi utama yang diperkuat adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang akan terus diintensifkan sepanjang 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra mengatakan, bahwa pengelolaan APBD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Seluruh kebijakan belanja daerah, kata dia, berlandaskan visi pemerintahan HDCU periode kedua, yakni Maju Terus Untuk Semua.
“Saat ini terdapat 12 program prioritas yang menjadi fokus Pemprov Sumsel. Hingga kini, realisasi APBD telah mencapai 78 persen. Meski terdapat penyesuaian pasca pelantikan kepala daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, kami terus berupaya mengoptimalkan sisa anggaran yang ada,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah program daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga diperlukan komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan agar implementasinya berjalan efektif.
Menurut Edward, kekuatan ekonomi daerah tidak semata ditentukan oleh besaran APBD. Hal ini tercermin dari keberhasilan Sumsel meraih Penghargaan TP2DD Terbaik I se-Sumatera tahun 2025 serta berbagai kemudahan perizinan yang diberikan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita harus bersiap menghadapi tahun 2026, di mana ruang fiskal semakin terbatas. APBD Sumsel diproyeksikan turun menjadi Rp9,6 triliun dibandingkan Rp11,4 triliun pada tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Selain agenda diskusi, kegiatan Executive Coffee Morning juga diisi dengan penggalangan donasi oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sumsel. Dari kegiatan tersebut, terkumpul dana sebesar Rp36.081.575 yang akan disalurkan untuk membantu daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto memaparkan kondisi sektor jasa keuangan di Sumsel sepanjang 2025. Ia mencatat pertumbuhan kredit nasional berada di angka 7,6 persen, sementara Sumsel tumbuh sebesar 5,8 persen dengan total penyaluran kredit produktif mencapai Rp71 triliun.
“Risiko kredit perbankan masih perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, transaksi pasar saham menunjukkan peningkatan, namun pada sektor fintech, jumlah peminjam masih lebih dominan dibandingkan penabung,” ujar Arifin.
Ia juga mengingatkan meningkatnya kejahatan keuangan dan ancaman siber. Sepanjang 2025, IASC mencatat lebih dari 274 ribu laporan terkait kejahatan keuangan dan serangan digital. Arifin menambahkan bahwa berbagai program TPAKD Sumsel, seperti Aksi Pangan dan Sultan Muda Sumsel, berjalan cukup baik dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
“Memasuki 2026, tantangan yang akan dihadapi antara lain pengembangan sektor produktif, transformasi digital, risiko keamanan siber, hingga konsolidasi industri jasa keuangan,” pungkasnya.
