Gubernur Sumsel Sidak SPPBE Usai Kasus Pengoplosan LPG

kabarterkinionline.com
Gubernur Sumsel Sidak SPPBE Usai Kasus Pengoplosan LPG Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru melakukan inspeksi langsung ke PT Pirantinusa Energi Persada yang berlokasi di Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis, 22 Januari 2026.
Kunjungan tersebut merupakan respons cepat Pemerintah Provinsi Sumsel atas terungkapnya kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi 3 kilogram ke tabung LPG nonsubsidi 12 kilogram di wilayah Palembang.
Herman Deru, menegaskan, praktik pengoplosan gas sangat merugikan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima manfaat LPG bersubsidi.
Oleh karena itu, Pemprov Sumsel berkomitmen memastikan seluruh rantai distribusi LPG berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
PT Pirantinusa Energi Persada merupakan anak perusahaan PT Sumsel Energi Gemilang yang memperoleh pasokan LPG dari PT Pertamina Patra Niaga. Di fasilitas tersebut, gas LPG diproses melalui Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebelum didistribusikan ke agen-agen resmi yang telah terdaftar secara legal.
Dalam peninjauan tersebut, Herman Deri, melihat secara langsung proses pengisian tabung gas, mulai dari penimbangan, pengisian, hingga sistem pengamanan tabung. Peninjauan dilakukan bersama Direktur PT Radekatama Pirantinusa, Deddy Nugraha, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel.
Herman Deru, menyampaikan keterlibatan Pemprov Sumsel dalam perusahaan tersebut menjadi alasan penting dilakukannya pengawasan secara langsung guna memastikan operasional berjalan sesuai standar.
Ia menekankan, akurasi takaran gas serta kepatuhan terhadap prosedur operasional merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan, baik dari sisi jumlah isi gas maupun ketersediaannya di lapangan,” tegas Herman Deru.
Di akhir kunjungannya, Gubernur kembali mengimbau masyarakat agar menggunakan LPG sesuai peruntukannya dan tidak menyalahgunakan gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.