kabarterkinionline.com
Pengelolaan Anggaran Pemkab Banyuasin, BPK Segera Audit. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima kunjungan resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam kegiatan Entry Meeting terkait Pemeriksaan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (27/10/2025). Pertemuan ini menandai dimulainya rangkaian proses audit awal terhadap pelaksanaan keuangan daerah Banyuasin.
Kegiatan tersebut berlangsung di OPI Indah Hotel dan dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin, Askolani bersama jajaran pejabat tinggi daerah. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran daerah.
“Pemerintah Kabupaten Banyuasin siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini agar berjalan lancar dan objektif. Kami berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan sesuai aturan,” ujar Askolani.
Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan BPK RI ini bertujuan untuk memahami dan memberikan kesimpulan atas hal-hal pokok dalam pengelolaan anggaran, termasuk penentuan aspek, subaspek, serta metodologi pembobotan yang digunakan dalam audit. Langkah ini menjadi dasar bagi BPK RI dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, tim BPK RI juga akan melakukan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI), penentuan materialitas, serta analisis risiko dalam pelaksanaan Belanja Daerah Tahun 2025. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan program pemeriksaan terinci pada tahap berikutnya.
Pemeriksaan tersebut turut difokuskan pada kesesuaian proses pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan selama masa audit berlangsung.
Inspektur Kabupaten Banyuasin juga menegaskan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. Ia menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan perencanaan anggaran daerah ke depan.
“Sinergi antara BPK dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Dengan adanya kegiatan Entry Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan serta memastikan bahwa seluruh belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemeriksaan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas birokrasi di lingkungan Pemkab Banyuasin.
