kabarterkinionline.com/
Prabowo Dikritik Belum Tetapkan Status Banjir Sumatera Tanggap Darurat: Takut Keluarkan Anggaran?
Hingga saat ini banjir bandang masih terus menerjang wilayah Sumatera.
Bahkan media sosial menggaungkan banyak korban yang tidak mendapat bantuan, sementara kondisi di lokasi kejadian semakin parah.
Presiden Prabowo Subianto pun didesak menetapkan banjir bandang di Sumatera sebagai status tanggap darurat.
Desakan itu disampaikan pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun X pada Kamis (27/11).
Ia heran karena negara yang belum menetapkan banjir bandang di Sumetara menjadi status tanggap darurat.
Jhon Sitorus juga bertanya-tanya apakah status tanggap darurat belum ditetapkan karena bencana itu tidak terjadi di Jakarta atau Jawa.
Tak hanya itu, mereka juga menyentil negara yang takut mengeluarkan anggaran terkait penetapan status bencana di Sumatera.
"Mengapa banjir BANDANG di Sumatera belum ditetapkan sebagai status TANGGAP DARURAT oleh NEGARA? Apa karena kami bukan Jakarta, apa karena kami bukan Jawa? Apa karena Negara TAKUT mengeluarkan ANGGARAN?" tulis Jhon Sitorus.
Hal senada disampaikan Mantan Sekretaris BUMN Said Didu melalui cuitannya di akun X pada Jumat (28/11).
Said Didu memepertanyakan negara yang belum memberlakukan darurat keamanan ekonomi.
Hal itu mengacu pada banjir bandang di Sumatera, polemik bandara di Morowali, pemagaran laut, hingga merangkul tanah rakyat.
“Apakah sudah perlu diberlakukan darurat keamanan ekonomi?
Banjir di Sumatera, kasus bandara Morowali, pemagaran laut, memerasan tanah rakyat, perampasan aset negara adalah hilir dari praktik SERAKAHNOMIC.
Menghentikan SERAKAHNOMIC sudah perlunya darurat keselamatan ekonomi?" tulis Said Didu.Desakan senada disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
Ia meminta Prabowo menetapkan status tanggap bencana karena kondisi di lapangan telah memasuki fase darurat dan mengancam keselamatan ribuan warga
