kabarterkinionline.com
Sebagai Fasilitas untuk Investor China di Era Presiden Jokowi, Luhut Akui Bandara IMIP Dibangun. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya angkat bicara mengenai polemik izin pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Melalui rilis resmi pada Senin (1/12/2025), Luhut menegaskan bahwa ia memang memberikan izin pembangunan fasilitas tersebut saat masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Joko Widodo.
Luhut menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah menilai perlunya perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama agar Indonesia memperoleh nilai tambah lebih tinggi.
Salah satu langkah penting adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada masa Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Dari kawasan tersebut lahirlah kebijakan hilirisasi nikel.
Luhut mengakui bahwa mencari investor yang siap menggarap hilirisasi tidak mudah, dan setelah melalui kajian, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang siap memenuhi kebutuhan investasi, pasar, dan teknologi.
Atas izin Presiden saat itu, Jokowi, Luhut bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan kebutuhan Indonesia dalam pengembangan industri hilir.
Ia juga berkoordinasi langsung dengan Wang Yi untuk memastikan seluruh operasi mematuhi hukum Indonesia dan tidak menimbulkan masalah lingkungan atau “negara dalam negara”.
Terkait pembangunan bandara IMIP, Luhut menjelaskan bahwa keputusan itu diambil dalam rapat resmi bersama sejumlah instansi terkait.
Pembangunan bandara dianggap sebagai fasilitas yang wajar untuk investor besar, seperti praktik di Vietnam dan Thailand.
Bandara tersebut, tegas Luhut, hanya ditujukan untuk penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan fasilitas bea cukai atau imigrasi. Ia juga memastikan bahwa tidak pernah ada dorongan menjadikan bandara itu sebagai bandara internasional.
Luhut menegaskan bahwa sejak 2021 dirinya telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan hilirisasi asal Tiongkok yang tidak memenuhi standar lingkungan.
Ia juga menampik tuduhan keterlibatannya dalam bisnis apa pun terkait industri ini, menegaskan bahwa seluruh keputusannya dibuat objektif demi kepentingan nasional.
Menanggapi anggapan bahwa pemerintah terlalu condong ke Tiongkok, Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara mana pun.
Keputusan kerja sama dengan Tiongkok saat itu murni karena negara tersebut menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat teknis dan investasi yang dibutuhkan.
Menurutnya, tanpa hilirisasi, ekonomi Indonesia tidak akan sekuat saat ini. Ia menambahkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi kini diperluas ke sektor pertanian, herbal, dan hortikultura melalui program TSTH2 di Humbang Hasundutan.
