kabarterkinionline.com/
Seluruh Ponpes Akan Dievaluasi Demi Keselamatan Santri, Pemprov Sumsel Gerak Cepat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah cepat untuk memastikan seluruh pondok pesantren (ponpes) di wilayahnya aman dan layak digunakan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menegaskan bahwa keselamatan santri menjadi prioritas utama pemerintah. Ia mengingatkan agar kejadian robohnya bangunan ponpes di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak sampai terjadi di Sumsel.
“Ini persoalan serius. Jangan sampai kita lengah. Pemerintah daerah harus segera turun tangan mengevaluasi kelayakan bangunan pesantren di wilayahnya,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Edward menekankan, tanggung jawab pemerintah bukan hanya membangun fasilitas pendidikan, melainkan juga memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna.
“Kita ingin masyarakat, terutama para santri dan orang tua, merasa tenang. Maka perlu ada inventarisasi kondisi fisik pesantren dan pelaporan hasil evaluasinya secara rinci,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumsel telah membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Bangunan Pesantren, yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota. Tim ini bertugas melakukan pemeriksaan lapangan, mendata potensi kerusakan, serta menilai kelayakan konstruksi setiap pesantren di Sumsel.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kesigapan pemerintah daerah dalam mencegah potensi bencana bangunan ambruk, terutama di lembaga pendidikan yang menampung ribuan santri.
“Kita ingin ada data faktual, mana bangunan yang masih aman, dan mana yang butuh perbaikan segera. Hasilnya akan menjadi dasar bagi Pemprov untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait,” ungkap Edward.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya menjadikan pondok pesantren sebagai tempat belajar yang tidak hanya unggul dalam bidang keagamaan, tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.
“Keselamatan santri adalah prioritas kita bersama. Tidak boleh ada lagi lembaga pendidikan yang luput dari pengawasan teknis,” ujar Edward.
