kabarterkinionline.com
Walikota Ratu Dewa Beri Peringatan Keras Kepala OPD Palembang, Mundur atau Dimundurkan. Walikota Palembang, Ratu Dewa, mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan, hingga Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Ratu Dewa menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal akan diminta untuk mundur, atau bahkan akan dimundurkan dari jabatannya.
Ancaman tegas ini disampaikan Ratu Dewa saat memimpin rapat evaluasi program prioritas kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Prima Salam di ruang rapat Parameswara Pemkot Palembang, Senin (28/5/2025).
Dalam rapat yang dihadiri Asisten I dan II, Dirut BUMD, serta seluruh Kepala OPD, Camat, dan Lurah, Dewa masih menemukan adanya progres program yang belum berjalan optimal atau bahkan mengalami pengulangan masalah.
“Evaluasi ini kita bicara pelayanan dan juga berbicara tentang wajah kota. Jadi tadi saya tekankan betul, saya tidak ingin berbasa-basi, harus terukur, alasannya harus tepat,” ujar Dewa, menunjukkan keseriusannya dalam mengawal kinerja jajarannya.
Ratu Dewa menekankan pentingnya akurasi dalam setiap program di OPD, Badan, BUMD, maupun tingkat kecamatan.
Ia menjanjikan evaluasi lanjutan dalam tiga bulan ke depan untuk memantau program-program yang mandek atau belum berjalan sesuai harapan.
“Jika ada evaluasi rutin yang harus dilaksanakan berdua, kami takut sebenarnya jika tidak amanah dalam melaksanakan tugas ini,” katanya.
Beberapa hal urgensi yang menjadi sorotan Dewa berkaitan dengan lima program prioritas kepemimpinan Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS), yaitu Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Belagak, Palembang Gercep, dan Palembang Sehat.
Fokus utama Ratu Dewa antara lain adalah penanganan infrastruktur, penataan wajah kota Palembang, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Contoh kecil, bagaimana persoalan jalan infrastruktur semuanya clear, pelayanan yang sudah terlayani dengan baik, terus wajah kota Palembang sudah bagus, sekarang malam yang terang benderang, taman kotanya bagus, hal yang demikian itu jadi prioritas,” paparnya.
Selain masalah kinerja umum, Ratu Dewa juga menyoroti kasus pungutan liar (pungli) parkir di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) yang kembali viral baru-baru ini.
Ia telah meminta OPD terkait, seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), dan Dinas Komunikasi dan Informasi, untuk segera mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang.
Langkah-langkah yang akan diambil meliputi penertiban juru parkir liar, pengawasan melalui CCTV, dan bahkan melibatkan aparat TNI untuk patroli rutin di area BKB.
“Soal BKB, kami sudah komitmen, kami dalam waktu dekat tadi sudah juga kita komunikasi dengan TNI untuk rutin berpatroli dan untuk segera kita tindak lanjut. Sehingga khusus di Kawasan BKB clear dan tidak akan terulang lagi kejadian beberapa hari lalu sempat viral (pungli),” ujarnya.
Masalah lain yang tak luput dari perhatian Ratu Dewa adalah praktik penjualan seragam sekolah bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP negeri di Palembang. Ia meminta Dinas Pendidikan untuk bertindak tegas terhadap pihak sekolah yang masih menjual seragam, mengingat kondisi ekonomi orang tua siswa yang beragam.
“Soal seragam sekolah masih pungli, padahal sudah digratiskan pakaian pramuka, putih dan batik. Namun sekarang banyak batiknya dimodifikasi, dan saya minta laporkan ke inspektorat dan lapor ke polisi jika memang masih terjadi,” tandasnya dengan geram.
Selain itu, masalah lampu jalan, penataan pasar, dan pembinaan pengemis juga menjadi fokus evaluasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Ardrianus Amri tidak menampik adanya praktik penjualan seragam di beberapa sekolah. Ia menyatakan bahwa pihaknya selama ini sudah melakukan pembinaan.
“Pastinya untuk seragam sekolah sebagian sudah dibagikan dan nanti di perubahan. Soal pungli dari sekolah di mana sudah ada pembinaan dari inspektorat, dan pastinya Disdik akan mendukung penuh program Pak Walikota,” tandas Ardrianus.
