
kabarterkinionline.com
Walikota Palembang Ratu Dewa, bongkar masalah Kota, ultimatum perbaikan hingga berantas pungli.
Gaya kepemimpinan Ratu Dewa, Walikota Palembang yang baru dilantik, tampak berbeda. Alih-alih duduk di balik meja, ia memilih “blusukan” langsung ke tengah masyarakat, menyerap aspirasi dan meninjau langsung berbagai permasalahan yang dihadapi warga Kota Pempek.
Hasilnya, beragam keluhan mencuat, mulai dari persoalan klasik sampah dan jalan rusak, hingga masalah drainase, keamanan, dan praktik pungutan liar yang meresahkan.
Ratu Dewa menegaskan bahwa semua temuan di lapangan tersebut telah diinstruksikan untuk segera ditindaklanjuti oleh jajarannya.
“Hasil peninjauan saya memang blusukan dan melihat masalah konkret di lapangan, dan saya melihat dari jalan rusak, drainase macet, sampah berserakan dan sebagainya,” ungkap Dewa pada Selasa (22/4/2025), menunjukkan keseriusannya dalam memahami kondisi riil kota.
Ia memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan akan segera diambil sesuai dengan skala prioritas.
“Pastinya, setelah saya cek ada beberapa percepatan (perbaikan jalan) dan saya tidak mau ketika ini ditinjau sorenya harus ada eksekusi. Memang ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang, seperti pelebaran parit kita butuh jangka menengah,” paparnya, memberikan gambaran tahapan solusi yang akan diterapkan.
Komitmen untuk memuluskan jalan di Palembang, sesuai dengan janji kampanyenya, menjadi prioritas utama.
Dewa memastikan anggaran pemeliharaan jalan akan difokuskan untuk mewujudkan hal tersebut.
“Saya sudah katakan bahwa keterkaitan soal penganggaran, kalau sekadar dia bilang pak tidak ada anggaran, saya sudah tambah biaya pemeliharaan biar cepat jalan berlobang meski ada jalan lingkungan, kota, provinsi atau nasional. Tetapi bagi saya, saya tidak mau tahu yang penting koordinasi dengan provinsi kalau kita punya anggaran pemeliharaan segera tambal, karena sudah dari awal janji kampanye jalan di Palembang harus mulus semua,” bebernya dengan nada tegas.
Bahkan, Ratu Dewa tak segan memberikan ultimatum kepada jajarannya untuk segera bertindak, meskipun jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Contohnya, Jalan Noerdin Panji yang vital bagi masyarakat Palembang.
“Nah, jika provinsi tidak mau memperbaiki izinkan saya untuk menampal minimal, karena di situ sudah banyak kejadian kecelakaan motor sudah banyak nyampak (jatuh) di situ, dan alhamdulillah kemarin sudah ada progres dan jalan provinsi sudah jalan sudah dibuat parit dan segera jalan diperbaiki,” ujarnya.
Di sisi lain, Ratu Dewa menyayangkan lambannya birokrasi di Balai Jalan Nasional (PJN) wilayah III Sumsel, terutama saat Pemkot hendak memperbaiki infrastruktur yang menjadi kewenangan PJN.
Ia mencontohkan kasus perbaikan jam di Jembatan Ampera dan perbaikan drainase tersumbat di Plaju yang memerlukan izin berbelit.
“Saya katakan jangan terlalu ribet birokrasinya contoh saja kasus kemarin seperti jam di jembatan Ampera artinya kalau itu tidak bisa diperbaiki maka kita ganti, sehingga tidak timbul waktu yang salah,” katanya.
Terkait drainase di Plaju, ia menegaskan, “Maka saya perintahkan kemarin, apapun risikonya silahkan tegor walikota yang penting drainasenya harus baik dan benar.”
Penataan kawasan Pasar 16 Ilir juga menjadi fokus perhatian Ratu Dewa. Ia menyatakan bahwa penataan sedang berjalan, meliputi area berjualan pedagang, drainase, hingga pengelolaan sampah, dengan target menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat berbelanja.
“Cukup banyak, soal parkir pembuangan sampah, penataan pasar masih cukup banyak. Sehingga saya berbagi tugas tiga hari dan seminggu saya evaluasi biar kerjanya terukur, dan bahkan sekarang sudah jalan,” tandasnya.
Tak hanya masalah infrastruktur, Ratu Dewa juga menyoroti praktik pungutan liar (Pungli) yang meresahkan.
Bahkan, ia mengungkapkan pengalaman pahit yang dialami putranya sendiri saat bersantai di kawasan 7 Ulu, yang dimintai sejumlah uang oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Berteman bertiga dan berempat di pinggir sungai Musi 7 Ulu tersebut, dimintakan dua puluh ribu. Ngangkangi, terjadi pada anak saya pak,” katanya dengan nada prihatin.
Ia pun mengingatkan anggota Satuan Pol PP Palembang untuk lebih proaktif dalam memberikan rasa aman dan menindak tegas praktik pungli.
“Anggota Pol PP ya pak Kasat jangan enyek-enyek… beri rasa aman, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat… sebar personil di lokasi keramaian dengan meletakkan Sat Pol PP wisata,” tandasnya.
Ratu Dewa memastikan tidak akan ragu menindak oknum di jajarannya yang terbukti terlibat Pungli.
“Pengelolaan parkir itu harus diubah kalau tidak patuh dan enyek-enyek masih membangkang pindahkan ke arsip saja. Oknum Pol PP yang bermain ini bukan ecek-ecek kalau itu masuk ke oknum Pol PP atau Dishub aku pastikan itu pungli, tangkap sampaikan ke pihak berwajib,” tandasnya.
Keluhan masyarakat terkait dugaan Pungli parkir di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) juga mencuat di media sosial.
Warga mengeluhkan tarif parkir yang tidak sesuai dan berlapis.
Sebelumnya, Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, juga menegaskan komitmennya bersama Ratu Dewa untuk memberantas Pungli selama masa kepemimpinan mereka.
“Simbol RDPS (Ratu Dewa-Prima Salam) itu, akan memberantas atau tidak pernah ada lagi pungli-pungli di Palembang, aku dak perlu duit. Itulah simbol kepemimpinan RDPS,” kata Prima Salam. Bahkan, ia menyatakan siap mencopot pejabat yang terbukti melakukan
Pungli, tanpa pandang bulu.
“Fokus tidak akan pernah pungli perizinan dari oknum-oknum yang memperkaya dirinya, menyalahi aturan. Siapapun dia, aku dak pernah takut kuat kami atau dio demi menegakkan aturan,” tandasnya.