kabarterkinionline.com
Pemkot Palembang Sidak Dapur MBG. Pemerintah Kota Palembang menemukan 17 persoalan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap operasional dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Jakabaring.
Temuan tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), sanitasi lingkungan, kondisi fasilitas, hingga kekurangan tenaga kerja. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahkan direkomendasikan mengikuti kembali pelatihan karena pengelolanya dinilai belum memahami SOP secara memadai.
“Rekomendasi kami tadi ada satu tempat yang harus ikut kembali pelatihan karena tidak begitu menguasai dari sisi SOP-nya,” ujarnya seusai sidak, Kamis (12/11/2026).
Selain kompetensi pengelola, persoalan juga ditemukan pada kondisi fasilitas dan lingkungan dapur. Dewa menyebut terdapat tempat pembuangan sampah yang masih bercampur, atap bangunan terlalu rendah, serta area memasak yang perlu dibersihkan. Kondisi lingkungan sekitar dapur juga dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
“Dari hasil temuan tadi ada lebih kurang 17 catatan, termasuk petugasnya juga masih kurang. Di tempat yang lain memang sudah hampir memenuhi standar SOP yang diinginkan,” kata Dewa.
Dari total 221 SPPG di Palembang, sebanyak 216 titik telah memenuhi persyaratan kesehatan, sedangkan 214 titik memenuhi persyaratan higienitas. Artinya, masih ada sejumlah dapur yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan kedua standar tersebut.
Menurutnya, pengawasan juga akan diperluas terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Palembang. Pemkot juga telah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan ke depannya akan kami optimalkan. Bukan hanya dalam satu kasus, tetapi akan terus dipantau yang 221 SPPG yang ada, sehingga benar-benar tepat sasaran, tepat SOP, tepat kualitas, termasuk makanan-makanannya semuanya harus higienis,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Aprina mengatakan pemenuhan standar higienitas harus diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan.
Hingga saat ini, sekitar 4.321 penjamah makanan di SPPG Palembang telah mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat. Setiap SPPG diwajibkan memastikan minimal 50% plus satu dari total relawannya telah mengikuti pelatihan penjamah makanan.
“Tidak hanya tukang masaknya saja, semua relawan 50% plus satu harus sudah mengikuti pelatihan penjamah makanan,” pungkasnya.
