kabarterkinionline.com
Pemkot Palembang perketat aturan hibah APBD 2028. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperketat mekanisme penganggaran hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2028 dengan mewajibkan seluruh usulan bersifat selektif, transparan, dan berorientasi pada asas keterbukaan serta akuntabilitas.
Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ratu Dewa menegaskan bahwa pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara transparan, selektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sebab, selama ini masih ditemukan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan hibah di lingkungan pemerintah daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, pemberian hibah bukan merupakan hak yang otomatis diterima setiap tahun. Penganggarannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta alokasi wajib untuk sektor pendidikan dan infrastruktur.
Ia menekankan bahwa kondisi ruang fiskal Kota Palembang yang terbatas mengharuskan setiap usulan hibah melalui pertimbangan secara cermat.
“Setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
