kabarterkinionline.com
Agenda Pimpinan Kini Bisa Dipantau Real-Time Pemkot Palembang Luncurkan KAWAL PAK WALI. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai memperketat pengelolaan agenda pimpinan daerah melalui sistem digital. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi KAWAL PAK WALI atau Koordinasi Agenda dan Penjadwalan Pimpinan melalui Kolaborasi dan Wadah Layanan Terintegrasi
Aplikasi berbasis web tersebut disosialisasikan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Palembang di Ruang Parameswara Sekretariat Daerah Kota Palembang, Senin (10/8/2026).
KAWAL PAK WALI dirancang untuk menyatukan seluruh proses pengelolaan agenda pimpinan, mulai dari pengajuan kegiatan, koordinasi, verifikasi, penjadwalan hingga pemantauan agenda secara real-time.
Asisten III Setda Kota Palembang, Akhmad Bastari, mengatakan transformasi digital diperlukan untuk menjawab tuntutan pelayanan pemerintahan yang semakin cepat, transparan dan akuntabel.
“Ini bukan hanya sekadar website, tetapi sebuah sistem kerja yang dibangun untuk menyatukan proses koordinasi antarperangkat daerah,” ujar Bastari.
Menurutnya, pengelolaan agenda Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Selama ini, proses pengajuan dan koordinasi agenda yang dilakukan secara terpisah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari jadwal yang bertabrakan hingga keterlambatan penyampaian usulan kegiatan.
Dengan KAWAL PAK WALI, persoalan tersebut diharapkan dapat ditekan.
Sistem ini memungkinkan perangkat daerah mengajukan agenda pimpinan secara digital. Setiap usulan kemudian dapat diproses melalui tahapan koordinasi dan verifikasi sebelum masuk dalam penjadwalan.
Instansi pengusul juga dapat memantau status agenda secara langsung tanpa harus melakukan pengecekan secara manual.
Selain itu, sistem dirancang untuk membantu mendeteksi potensi benturan jadwal kegiatan pimpinan sehingga agenda dapat disusun lebih efektif.
Namun, Bastari menegaskan keberhasilan penerapan aplikasi tersebut tidak hanya bergantung pada sistem yang telah dibangun.
Peran admin dan operator di setiap perangkat daerah, kecamatan, bagian di lingkungan Sekretariat Daerah hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi kunci agar aplikasi dapat berjalan optimal.
Artinya, digitalisasi tidak akan efektif jika hanya berhenti pada peluncuran aplikasi. Setiap perangkat daerah harus aktif menggunakan dan memperbarui data dalam sistem.
Pemkot Palembang pun memberikan apresiasi kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan selaku Project Leader bersama Tim IT pengembang yang telah melahirkan inovasi tersebut
