kabarterkinionline.com/
Basuki Hadimuljono: PNS yang tak Mau Pindah ke IKN Bodoh. Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sindirannya terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) yang enggan untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, fasilitas tempat tinggal yang disediakan untuk para PNS di IKN telah disediakan dengan sangat bagus untuk para abdi negara.
“Tadi saya bilang ke Kepala BPS (Badan Pusat Statistik), nanti kalau ke sana Januari (2026), bawa itu CPNS ke sana supaya dia lihat kalau ada CPNS yang enggak mau pindah ke IKN, itu goblok. Bodoh,” ungkap Basuki saat menyampaikan sambutan dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 di Kantor BPS,
Anra/Fathur Rochman
Basuki, para PNS mesti memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan untuk berdomisili di IKN nantinya. Basuki mengaku, ia bersama dengan 1.100 aparat otorita di IKN lainnya telah menjadi contoh untuk mau bertempat tinggal di IKN.
“Karena IKN adalah kota bagi mereka. Bukan buat saya, generasi saya. Itu buat Ia menjelaskan, para PNS telah disediakan rusun yang memadai di IKN untuk ditempati dengan nyaman. Fasilitasnya diantaranya air bersih yang bisa langsung diminum dari keran atau tap water, serta air hot and cold, tiga kamar ber-AC, tersedia ruang tamu, ruang makan, ruang dapur, serta ruang cuci. Luasnya adalah 98 meter persegi.
“Jauh lebih baik daripada CPNS yang di sini kos-kosannya di Tambun (Bekasi, Jawa Barat), atau Pamulang (Tangerang Selatan),” sindirnya.
Otorita IKN menyebut, saat ini pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bakal rampung secara fisik pada akhir Desember 2025.
"Secara fisik Kantor Wapres akan selesai pada akhir Desember 2025," ujar Hadimuljono ketika ditanya menyangkut pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu.
"Kemudian dilanjutkan dengan proses pengisian perabot (furniture) Kantor Wapres," tambahnya.
Secara keseluruhan kemajuan pembangunan IKN tahap satu (2022-2025) yang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tersebut tercatat mencapai 97 persen
Pembangunan infrastruktur dasar dan sejumlah bangunan kunci fase pertama, jelas dia, termasuk masjid, Kantor Wapres, sekolah, dan pasar, telah mencapai 97 persen.
"Akhir tahun 2025 selesai semua karena hanya tinggal masjid dan Kantor Wapres," lanjut dia. Sedangkan fasilitas penunjang kehidupan, seperti sekolah dan pasar, juga dipastikan rampung pada Desember ini.
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan dan perpindahan pusat administrasi negara menuju Ibu Kota Politik 2028.
"Dengan penyelesaian pembangunan tahap satu akhir tahun ini, IKN siap memasuki babak baru pembangunan yang lebih kompleks dan strategis," katanya.
Target sampai akhir 2025 mencakup seluruh infrastruktur dasar dan beberapa bangunan kunci, Otorita IKN komitmen melakukan percepatan pembangunan calon ibu kota Indonesia, demikian Basuki Hadimuljono.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah melakukan statistik dasar untuk IKN, termasuk melakukan pemanfaatan geotagging kondisi perumahan. Salah satu hasil dari pemanfaatan geotagging kondisi perumahan penduduk IKN menunjukkan ada seratusan rumah tangga di IKN yang tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB).
Berdasarkan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 yang dilakukan BPS bersama Otorita IKN (OIKN), tercatat jumlah penduduk IKN pada 2025 adalah sebanyak 147.427 jiwa, atau 43.293 rumah tangga.
Dalam pendataan tersebut, BPS turut melakukan geotagging keberadaan rumah tangga untuk kepentingan Pemerintah dalam intervensi program kebijakan. Diantaranya mendata soal kondisi perumahan sebagai upaya mendukung indikator kinerja utama (IKU) OIKN dalam penyediaan hunian layak.
“PPIKN mencatat 232 rumah tangga atau 0,54 persen dari rumah tangga yang lantai rumahnya masih berupa tanah. Kemudian, ada juga rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar. 142 rumah tangga atau sekitar 0,33 persen tidak memiliki fasilitas buang air besar dari 43.293 total rumah tangga,” ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi PPIKN 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Listrik dan Air Minum
BPS juga melakukan pendataan mengenai sebaran rumah tangga dengan sumber utama penerangan bukan listrik. Tercatat, terdapat 49 rumah tangga atau sekitar 0,11 persen dari total rumah tangga di IKN tidak memiliki akses listrik.
Sedangkan, soal sebaran rumah tangga mengenai sumber air minum, BPS mencatat sebanyak 530 rumah tangga atau sekitar 1,22 persen dari total rumah tangga di IKN menggunakan sumber air minum utama dari air hujan.
Dengan adanya pendataan yang dilakukan, Amalia berharap data mengenai kondisi penduduk di IKN bisa menjadi sumber kredibel dan menjadi arah bagi kebijakan Pemerintah yang lebih bijak ke depan.
“Sehingga ini bisa membantu nanti Bapak Ibu di Bappenas maupun OIKN untuk terus merencanakan pembangunan bagi IKN dengan lebih tepat sasaran,” tegasnya. Eva Rianti
