Kabarterkinionline.com
Bentukan Trump, Usai bertemu Prabowo 16 Ormas Islam Dukung RI Gabung Board of Peace . Sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam inisiatif internasional Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang digagas oleh Amerika Serikat.
Kesepakatan ini dicapai usai pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pimpinan ormas Islam serta pimpinan pondok pesantren dari Jawa Timur dan Jawa Barat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), yang memberikan keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan bahwa kesepakatan ini didasari oleh pertimbangan realistis agar Indonesia dapat mengambil peran yang lebih konkret dan berdampak nyata dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Pada tataran prinsip semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujar Gus Yahya.
Menurut Gus Yahya, Presiden Prabowo memberikan paparan komprehensif mengenai urgensi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Langkah ini akan diiringi dengan konsolidasi ketat antara Indonesia dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah lainnya yang turut berpartisipasi dalam forum tersebut.
Tujuannya adalah memastikan langkah diplomasi yang diambil terkoordinasi dan berfokus pada kepentingan rakyat Palestina di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
Meski mendukung langkah diplomasi progresif tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa Presiden Prabowo tetap memberikan catatan kewaspadaan. Pemerintah berkomitmen untuk tidak terbawa arus diplomasi yang berisiko merugikan posisi Palestina.
“Kami memahami semua yang disampaikan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” tambahnya.
Selain isu geopolitik, pertemuan tersebut juga menyepakati penguatan mekanisme komunikasi di tingkat domestik. Presiden menyetujui perlunya jalur komunikasi yang lebih rutin dan kuat antara pihak Istana dengan para tokoh agama untuk menyelaraskan pandangan dalam menyikapi isu-isu strategis nasional maupun internasional.
