kabarterkinionline.com
Cegah jalan rusak, Pemprov minta Mobil Perkebunan tidak Over Dimension Over Loading. Gubernur Sumsel Herman Deru mewanti perusahaan perkebunan untuk memastikan angkutan perkebunan yang melintas di jalan provinsi tidak Over Dimension Over Loading (ODOL). Menurutnya masalah kelebihan beban angkutan dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur.
“Jangan over capacity saat beroperasi di jalan umum. Kalau jalan rusak, masyarakat yang terdampak langsung. Kita harapkan perusahaan punya rasa tanggung jawab,” kata Herman Deru, Kamis (18/6/2025).
1. Jalan bagus bisa dinikmati perusahaan
Dirinya mengakui peran sektor perkebunan di Sumsel begitu besar menopang ekonomi daerah. Komoditas seperti sawit, karet hingga kopi menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan infrastruktur. Terlebih di tengah efisiensi anggaran pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta dinilai sangat penting.
Dirinya mengakui peran sektor perkebunan di Sumsel begitu besar menopang ekonomi daerah. Komoditas seperti sawit, karet hingga kopi menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan infrastruktur. Terlebih di tengah efisiensi anggaran pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta dinilai sangat penting.
“Kita butuh peran aktif perusahaan dalam menjaga lingkungan dan infrastruktur, karena ini juga berdampak pada kelancaran operasional mereka sendiri,” ujarnya.
2. Perusahaan perkebunan diharap berkontribusi dalam pembangunan daerah
Deru menambahkan, di sisi lain perusahaan perkebunan yang menggunakan kendaraan operasinal pengangkutan harus patuh dalam membayar pajak kendaraan. Hal ini diyakini dapat berkontribusi dalam pembangunan di Sumsel.
“Kita mau pajak kendaraan operasional harus dibayarkan tepat waktu. Itu salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
3. Ingatkan soal kendaraan besar dari luar Sumsel
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sumsel berencana menerapkan kebijakan baru guna mempermudah proses mutasi kendaraan di Sumsel guna mengoptimalisasi penerimaan pajak. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya kendaraan truk yang mengangkut hasil kekayaan Sumsel berasal dari luar daerah, Kamis (12/6/2025).
“Masih banyak kendaraan tambang dengan pelat nomor luar yang beroperasi di Sumsel. Kondisi ini sangat merugikan daerah karena pajaknya tidak masuk ke Sumsel,” ujar Deru.
