kabarterkinionline.com
Dorong Penegakan Hukum Humanis, Pemkot Palembang Gandeng Kejari dan Bapas untuk Pidana Kerja Sosial.
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan instrumen pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku tindak pidana.
Langkah strategis ini diambil sebagai wujud transformasi penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan sosial di tengah masyarakat.
Komitmen bersama tersebut ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tripartite antara Pemerintah Kota Palembang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut positif terwujudnya sinergi lintas lembaga ini.
Ia menegaskan bahwa kesepakatan yang telah ditandatangani tidak boleh berhenti sebatas seremoni di atas kertas, melainkan harus segera diimplementasikan secara konkret melalui langkah teknis di lapangan.
“Kami Pemkot Palembang siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program pidana kerja sosial dan pidana pengawasan ini sebagai tindak lanjut langsung dari regulasi hukum yang berlaku,” ujar Ratu Dewa.
Ratu Dewa juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Palembang serta Kepala Bapas Kelas I Palembang atas inisiasi dan kerja sama yang terjalin demi menciptakan keadilan restoratif di Palembang.
Dukungan senada disampaikan Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan.
Ia menggarisbawahi bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat krusial dalam menyerap dan mengawasi para warga binaan atau pelaku pidana yang menjalani hukuman non-pemenjaraan melalui kerja sosial.
Joni berharap sinergi antarlembaga ini mampu menjadi fondasi kuat untuk mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang adaptif dan bernilai kemanusiaan di Kota Palembang.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Nasir, turut memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan dukungan terbuka dari Pemkot Palembang serta Bapas Kelas I Palembang.
Muhammad Nasir berharap kolaborasi lintas instansi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merealisasikan penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sekaligus memperkuat sistem penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan memulihkan.
