Kabarterkinionline.com
DPR Usul Negara Tanggung 100 Persen Iuran BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menanggung seluruh iuran kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menanggung seluruh iuran kepesertaanBPJS Kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat dengan sistem iuran mandiri.
Dia menilai, termasuk mengenai verifikasi data peserta yang tidak berakhir hanya akan memperlama layanan kesehatan bagi warga miskin.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewas BPJS Kesehatan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2026). (Foto: Tangkapan layar Youtube DPR).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menanggung seluruh iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat dengan sistem iuran mandiri.
Dia menilai, termasuk mengenai verifikasi data peserta yang tidak berakhir hanya akan memperlama layanan kesehatan bagi warga miskin.
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya Pak. Kepesertaan, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah Pak. Mampu enggak? Mampu kok Pak,” ujar Charles dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Sabtu (18/4/2026).
Charles memaparkan, hitung-hitungan secara rinci mengenai total biaya yang dibutuhkan jika negara mengambil alih seluruh iuran.
Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sekitar 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) yang perlu ditanggung.
“Kalau kita kalikan 42 ribu, dikali lagi 12 bulan, Rp113 triliun per tahun Pak. Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu Pak,” tegasnya.
Politikus PDIP ini juga menyentil prioritas anggaran pemerintah yang seringkali dialokasikan untuk program-program yang dianggap kurang mendesak dibandingkan urusan kesehatan nyawa rakyat. Ia menghitung kebutuhan dana BPJS dengan pengadaan operasional lainnya.
“Program lain malah dipakai buat motor trail Pak. Ini buat kesehatan rakyat Pak. Mampu Pak,” ujarnya.
Desakan ini muncul karena Charles melihat banyak warga yang terjebak dalam status data ekonomi yang salah atau limbo. Banyak warga miskin yang secara administratif masuk dalam kategori mampu (desil tinggi), namun kenyataannya di lapangan mereka tidak mampu membayar iuran bulanan.
“Kenyataannya di lapangan Pak, warga miskin yang secara di atas kertas dianggap mampu, tapi di lapangan untuk membayarkan iuran secara rutin itu enggak mampu Pak,” ungkapnya.
Ia mencontohkan temuan di lapangan mengenai seorang ibu yang suaminya bekerja serabutan, namun masuk dalam kategori desil 8 atau kelompok mampu.
Padahal, pendapatan rendah di kota besar seperti Jakarta sangat tidak mencukupi untuk membayar BPJS mandiri.
“Tinggal di Jakarta dengan Rp2 juta itu susah Pak. Jadi maksud saya, ini apa enggak lebih baik, ini saya sering sampaikan di forum ini Pak,” paparnya.
“Lebih baik pemerintah merencanakan ke depan bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara,” tegasnya.
