kabarterkinionline.com
Gubernur Diminta Tegas Soal Efisiensi ,Perjalanan Dinas Dirut BPR Sumsel Kembali Disorot. Kebijakan perjalanan dinas Direktur Utama Bank BPR Sumsel kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan perusahaan untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan efisiensi, intensitas perjalanan dinas Direktur Utama dipertanyakan dan dinilai perlu dievaluasi secara transparan.
Berdasarkan catatan kegiatan yang dihimpun, sepanjang Januari hingga Agustus terdapat sejumlah agenda perjalanan dinas dan kegiatan eksternal Direktur Utama, mulai dari kunjungan ke sejumlah kantor cabang, kunjungan kerja ke luar daerah, menghadiri forum dan seminar, hingga kegiatan yang berkaitan dengan dunia usaha dan perbankan.
Pada Januari, tercatat kegiatan survei sarana Palogada serta kunjungan Direktur Utama ke Kantor Cabang Lahat.
Memasuki Februari, Direktur Utama tercatat melakukan kunjungan ke BPR Jombang dan BPR Kulonprogo, kemudian kunjungan ke Kantor Cabang Sekayu serta menghadiri kegiatan Sumsel Bugar di Prabumulih.
Pada Maret, agenda perjalanan kembali tercatat cukup padat. Di antaranya menghadiri pemaparan pengacara pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, menghadiri ekspose/pemaparan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lahat, serta menghadiri Ceremony Indonesian Business Award di Jakarta.
Pada April, terdapat sejumlah kegiatan eksternal, antara lain menghadiri Top BUMD Award, kunjungan kerja ke Telkomsigma di Surabaya, menghadiri Rakernas dan Seminar Nasional PERBAMIDA di Sidoarjo, serta melakukan survei lokasi proyek CV Sumber Rezeki untuk pembangunan SPPG.
Kemudian pada Juni, tercatat agenda penagihan kepada anggota DPRD Pagaralam, mengikuti Workshop Risk & Legal di Yogyakarta, serta melakukan survei usaha CV Alartha Bersaudara di OKI.
Pada Juli, terdapat kegiatan survei calon debitur Wedding Service di Prabumulih dan survei calon debitur Agustinus Herson di Sekayu.
Sementara pada Agustus, agenda yang tercatat antara lain menghadiri undangan Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kunjungan kerja ke Lahat bersama Komisaris, serta menjadi tuan rumah kegiatan Economy Mastery Forum Infobank.
Rangkaian agenda tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan Bank BPR Sumsel untuk perjalanan dinas jajaran Direksi, khususnya Direktur Utama, serta apakah seluruh perjalanan tersebut telah memberikan kontribusi yang terukur terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
Sorotan ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi perusahaan yang membutuhkan penguatan kinerja dan efisiensi. Pemegang saham tentu memiliki kepentingan untuk memastikan setiap rupiah anggaran perusahaan digunakan secara efektif, produktif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perjalanan dinas bukan persoalan untuk dipermasalahkan apabila memang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Namun, setiap perjalanan harus memiliki tujuan yang jelas, dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil yang dapat diukur.
Karena itu, Gubernur Sumatera Selatan selaku pemegang saham diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perjalanan dinas Direksi Bank BPR Sumsel.
Evaluasi tersebut penting mencakup total anggaran perjalanan dinas, tujuan perjalanan, peserta yang mengikuti, sumber pembiayaan, hasil kegiatan, serta manfaat konkret yang diperoleh perusahaan.
Jika memang terdapat kebijakan atau arahan efisiensi dari pemegang saham, maka publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di tingkat manajemen.
Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan, sementara pengeluaran perusahaan tetap berjalan tanpa evaluasi yang memadai.
Sekali lagi, yang dipersoalkan bukan keberadaan perjalanan dinasnya, melainkan transparansi, urgensi, efektivitas, dan hasil dari setiap perjalanan tersebut.
Pemegang saham perlu memastikan bahwa perjalanan dinas Direksi benar-benar berkaitan dengan kepentingan bisnis, peningkatan pendapatan, penyelesaian persoalan perusahaan, penguatan pelayanan, maupun peningkatan kinerja Bank BPR Sumsel.
Karena itu, Gubernur Sumatera Selatan diminta memanggil dan meminta penjelasan Direksi Bank BPR Sumsel, sekaligus melakukan evaluasi terhadap perjalanan dinas yang telah dilakukan sepanjang periode tersebut.
Publik juga layak mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan sederhana namun penting:
Berapa total biaya perjalanan dinas Direktur Utama selama periode tersebut? Dari mana sumber anggarannya? Apa hasil konkret dari setiap perjalanan? Dan seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan kinerja Bank BPR Sumsel?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan bagian dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap perusahaan milik daerah.
Bank BPR Sumsel merupakan bagian dari aset dan kepentingan daerah. Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan masyarakat Sumatera Selatan.
Efisiensi harus berlaku untuk semua. Jika perusahaan dituntut berhemat, maka seluruh jajaran manajemen juga harus menunjukkan keteladanan dalam penggunaan anggaran.
Kini publik menunggu ketegasan pemegang saham: apakah perjalanan dinas tersebut akan dievaluasi secara terbuka, atau persoalan efisiensi kembali berhenti sebatas wacana?
