Kabarterkinionline.com
KAR Demo Pemprov Sumsel, Soroti Banjir dan Jalan Rusak Di Sumsel. Persoalan banjir tahunan dan kerusakan jalan di SUMATERA Selatan (Sumsel) kembali memicu aksi unjuk rasa. Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (KAR Sumsel) menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (11/5/2026), mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menangani banjir yang dinilai semakin parah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa dokumen pernyataan sikap berisi kritik keras terhadap pemerintah provinsi, BBPJN, hingga instansi terkait yang dianggap gagal menangani persoalan drainase, infrastruktur jalan, dan tata kelola lingkungan di Palembang.
Koordinator Aksi, Yayan Joker, mengatakan banjir yang terus terjadi setiap musim hujan telah membuat masyarakat menderita dan aktivitas ekonomi terganggu.
“Setiap hujan deras, hampir seluruh titik di Sumsel tergenang. Jalan rusak, kendaraan mogok, aktivitas lumpuh, bahkan masyarakat dirugikan secara ekonomi. Ini bukan lagi persoalan biasa, tetapi bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola infrastruktur,” kata Yayan saat menyampaikan orasi.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi seperti Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Gubernur H Bastari, Jalan Noerdin Pandji, Jalan Mayor Yusuf Singadekane hingga Jalan Kolonel H Burlian menjadi langganan banjir akibat buruknya sistem drainase.
KAR Sumsel juga menilai minimnya pembangunan kolam retensi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memperparah kondisi banjir di Sumsel.
“Kami melihat tidak ada langkah serius dan terukur. Pemerintah jangan hanya hadir saat seremoni, tetapi harus benar-benar menyelesaikan masalah dasar masyarakat,” tegasnya.
Selain menyampaikan kritik, massa aksi juga mendesak DPRD Sumsel menggunakan hak interpelasi terhadap instansi terkait serta meminta audit total sistem drainase di wilayah rawan banjir.
Koordinator Lapangan, Reza Mars, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini menjadi korban banjir tahunan.
“Kami turun bukan untuk mencari perhatian. Ini bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang setiap tahun terdampak banjir dan jalan rusak. Pemerintah tidak boleh saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara Koordinator Lapangan lainnya, Hendri Yanto Zikwan, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah nyata dari pemerintah.
“Kami ingin tindakan konkret, bukan sekadar janji. Kalau tidak ada langkah serius, aksi akan terus berlanjut dengan massa yang lebih besar,” tandasnya.
