kabarterkinionline.com
Mahfud MD: Tapi Bapak Salah Mendirikan Universitas Republik Indonesia, Saya Bukan Londo Ireng. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Menurutnya, proses pendirian URI tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya ingin sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak, maaf saya bukan londo ireng, tapi Bapak salah mendirikan URI itu,” kata Mahfud, Rabu (29/7/2026).
Mahfud menjelaskan, pendirian sebuah universitas tidak bisa dilakukan begitu saja karena telah diatur melalui regulasi yang berlaku.
“Kenapa? Karena kita sudah punya undang-undang. Untuk mendirikan universitas itu sudah ada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020. Itu cara mendirikan universitas,” jelasnya.
Menurut Mahfud, dalam konteks URI justru gubernurnya ditunjuk lebih dahulu sebelum lembaganya dibentuk.
“Universitas didirikan dulu lembaganya. Ini belum ada lembaganya, langsung ditunjuk gubernurnya,” terangnya.
Selain itu, ia menerangkan bahwa terdapat jenjang kelembagaan pendidikan tinggi, mulai dari akademi, sekolah tinggi, institut, hingga universitas.
“Nah, cara mendirikan itu harus tetap dari bawah. Kalau yang negeri bagaimana? Bentuk dulu studi kelayakan universitasnya,” ucapnya.
Mahfud mengatakan ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah universitas.
“Disebutkan di situ, setiap universitas itu ada. Kalau 10 bidang ilmu, enam harus ilmu eksakta, yaitu ilmu sains dan teknologi, serta empat ilmu sosial,” imbuhnya.
Dalam konteks URI, menurutnya, hal tersebut belum dijelaskan kepada publik.
“Nah, URI ini apa coba? Fakultasnya apa? Bidang ilmunya apa? Kan itu harus mulai,” sambungnya.
Padahal, lanjut Mahfud, masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah universitas dapat didirikan.
“Kemendikti yang mulai dari sana. Dibuat studi kelayakan, ditentukan tempatnya, sudah ada tanah 30 hektare yang bersertifikat, sudah ada gedungnya, laboratoriumnya, baru rektornya diangkat,” pungkasnya.
Pemerintah berencana membangun 10 kampus Universitas Republik Indonesia (URI). Hal itu diungkapkan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Menurut Donny, kehadiran URI bertujuan menyiapkan kepemimpinan nasional dalam jangka panjang dengan menggabungkan pembentukan karakter dan pendidikan akademik.
Presiden memberikan perhatian besar terhadap bagaimana Indonesia menyiapkan pemimpin masa depan. URI menjadi salah satu instrumen untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, integritas, dan jiwa kepemimpinan,“ ujar Donny.
Menurutnya, tantangan Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi, teknologi, serta persoalan sosial yang semakin kompleks.
Konsep Universitas Republik Indonesia disebut terinspirasi dari sistem pendidikan kepemimpinan publik di Prancis melalui École nationale d’administration (ENA) yang kini bernama Institut National du Service Public (INSP).
Melalui pendekatan tersebut, URI diharapkan menjadi tempat pembinaan calon pemimpin Indonesia yang memiliki perpaduan kompetensi profesional, wawasan kebangsaan, serta karakter pelayanan kepada masyarakat.
Pendidikan di URI nantinya tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga membentuk pola pikir strategis, kemampuan mengambil keputusan, kepemimpinan organisasi, dan etika dalam menjalankan amanah publik.
“Pemimpin tidak cukup hanya pintar secara akademik. Mereka harus memiliki karakter, kemampuan manajerial, serta memahami bagaimana mengelola negara dengan baik,” kata Donny.
