Kabarterkinionline.com
Penyusunan RKPD 2027, Pemprov Sumsel tetapkan sembilan isu strategis . Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sembilan isu strategis pembangunan sebagai fokus utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.
Sekda Sumsel Edward Candra di Palembang, Sabtu, mengatakan penyusunan RKPD 2027 didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tantangan aktual daerah, serta proyeksi kebutuhan pembangunan jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang mapan dan berkelanjutan.
Arah kebijakan RKPD 2027 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan antar wilayah, penguatan infrastruktur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup.
Adapun sembilan isu strategis pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2027 meliputi tingginya angka kemiskinan dan stunting serta ketimpangan akses layanan dasar, belum optimalnya produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan, belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, keterbatasan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, penguatan mitigasi bencana, peningkatan daya saing daerah dan investasi, rendahnya kapasitas fiskal daerah, percepatan transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial.
Seluruh perangkat daerah wajib menjadikan isu strategis tersebut sebagai pedoman dalam merancang program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“RKPD 2027 harus menjadi pedoman kerja seluruh perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan wajib mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan,” katanya.
Ia menjelaskan penetapan isu strategis dilakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan sinergis serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Melalui RKPD 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, penguatan ketahanan pangan, energi, air, dan lingkungan, pemerataan infrastruktur, penurunan kemiskinan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan RKPD 2027. Karena itu, seluruh jajaran harus bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi,” jelasnya.
Edward juga mengajak pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif mendukung pelaksanaan RKPD 2027 agar pembangunan di Sumatera Selatan berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Doddy Eko Prasetyo mengatakan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Sebagai bagian dari tahapan penyusunan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, instansi vertikal, akademisi, BUMN dan BUMD, organisasi profesi, tokoh masyarakat, media massa, serta mitra pembangunan.
Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan konstruktif guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional.
