Petisi Ijazah DPR Tembus 116 Ribu Dukungan

kabarterkinionline.com

 

Petisi Ijazah DPR Tembus 116 Ribu Dukungan. Lebih dari 116 ribu tanda tangan terkumpul dalam petisi yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka ijazah mereka kepada publik.

Tuntutan ini ramai disuarakan di media sosial, menyusul polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka dan Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menjadi perbincangan.

Desakan tersebut memunculkan pertanyaan tentang transparansi riwayat pendidikan para wakil rakyat`

Apalagi, anggota DPR punya tanggung jawab besar dalam menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, hingga menentukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

Lantas, bagaimana data pendidikan anggota DPR dan apa tanggapan DPR serta KPU?

Salah satu petisi yang ramai diperbincangkan dibuat oleh warganet bernama Farida Octavia di Change.org.

Melalui petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”, Farida meminta seluruh anggota DPR membuka riwayat pendidikan mereka.

Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Hingga 18 November 2026, dukungan dari dua petisi serupa di Change.org dan Petisionline.com telah mencapai lebih dari 116 ribu tanda tangan.

Farida menilai masyarakat berhak mengetahui rekam jejak pendidikan para wakil rakyat karena berkaitan dengan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Tuntutan ini pun mendapat tanggapan dari DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengingatkan agar desakan tersebut tidak membentuk opini bahwa latar belakang pendidikan seluruh anggota DPR bermasalah.

Menurutnya, informasi pendidikan para legislator sebenarnya bisa ditelusuri melalui laman DPR dan KPU.

Perhatian terhadap isu ini semakin besar setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Politik 2024 kembali menjadi sorotan.

BPS mencatat 211 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan ketika mendaftar sebagai calon anggota legislatif ke KPU. Jumlah tersebut setara dengan 36,38 persen.

Sementara itu, 155 anggota merupakan lulusan S1, 119 orang lulusan S2, 29 orang lulusan S3, 63 orang lulusan SMA, dan tiga orang lulusan D3.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Idham Holik memastikan seluruh calon anggota legislatif yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 telah memenuhi syarat pendidikan minimal, yaitu SMA atau sederajat sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Idham juga menjelaskan bahwa KPU memiliki mekanisme untuk meminta klarifikasi kepada partai politik jika ada masukan atau tanggapan masyarakat mengenai calon legislatif.

Di sisi lain, KPU memiliki data pendidikan dengan angka berbeda. Berdasarkan catatan hingga Desember 2025, dari 580 anggota DPR termasuk anggota pengganti antarwaktu (PAW), terdapat 191 lulusan SMA, satu lulusan D3, 146 lulusan S1, 168 lulusan S2, dan 74 lulusan S3.

Perbedaan data ini menunjukkan pentingnya melihat sumber dan periode pencatatan sebelum menarik kesimpulan. Masyarakat juga perlu mendapat informasi yang jelas agar bisa memahami persoalan secara utuh.

Polemik ini pun masih menarik untuk diikuti, terutama terkait perkembangan petisi dan tanggapan lembaga terkait.

Kamu bisa mendapatkan update mengenai isu transparansi ijazah anggota DPR melalui TribunX. Fitur push notification akan memberi kabar saat ada perkembangan penting atau breaking news, sementara kolom komentar bisa menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *