kabarterkinionline.com
Regulasi hukum tolak LGBT Pemkot Palembang siapkan. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menyiapkan regulasi hukum tentang penolakan terhadap praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di wilayah setempat.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa di Palembang, Minggu, menyampaikan bahwa pihaknya menegaskan komitmen untuk menyiapkan regulasi sebagai langkah preventif dalam menyikapi persoalan LGBT.
“Kita mengetahui bahwa sudah ada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara, termasuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi kami untuk mengambil langkah-langkah antisipatif di daerah,” ujar Ratu Dewa.
Ia mengatakan, selain menyiapkan regulasi, Pemkot Palembang juga akan memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan para ustadz, ustadzah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Ratu Dewa mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Pemerintah Kota Palembang akan menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal dalam mengantisipasi penyebaran perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku di Kota Palembang.
“Surat edaran tersebut akan segera kami keluarkan sebagai bentuk langkah awal dalam upaya pencegahan praktik LGBT di Kota Palembang,” katanya menambahkan.
Ia menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara komprehensif dengan mempelajari berbagai kebijakan yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain melalui kajian dan analisis yang mendalam.
Menurutnya, pemerintah juga akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, khususnya unsur keagamaan, dalam proses penyusunan regulasi agar menghasilkan kebijakan yang tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan mengajak seluruh elemen keagamaan di Kota Palembang untuk bersama-sama membahas regulasi ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak positif bagi Kota Palembang yang kita cintai,” ujarnya.
