kabarterkinionline.com
Saat Kementerian Digeledah Kejati DKI, Menteri PU Ngaku Stres-Sakit Perut.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku stres saat kantornya digeledah oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Negeri DKI Jakarta beberapa hari. Penggeledahan dilakukan pada sejumlah pejabat di lingkungan PU terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Dody mengaku tidak diberi informasi dari Kejati DKI Jakarta terkait penggeledahan tersebut. Ia pun mengaku stres hingga sakit perut saat pemeriksaan itu berlangsung.
“Manakala mereka melakukan penggeledahan, itu juga ujuk-ujuk, saya juga nggak tahu. Sampai saya sakit perut terus. Saya stres waktu itu, saya juga stres, bukan saya senang-senang,” ungkap Dody Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Meski begitu, Dody mengaku belum menerima hasil penggeledahan dari Kejati DKI Jakarta. Hingga saat ini, ia juga mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari pihak Kejati.
“Jadi, nggak tahu sampai sekarang pun saya, saya belum dikasih tahu SP2HP,” imbuhnya.
Ke depan, Dody mengaku akan terus melakukan bersih-bersih terhadap jajarannya. Menurutnya, bersih-bersih ini perlu dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau masalah ‘bersih-bersih’, memang itu tugas yang diembankan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau masalah aktor intelektual, mungkin sebaiknya saya tidak menyebutkan di depan publik,” tuturnya.
Sebagai informasi, Kejati DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor pejabat kementerian tersebut.
“Saat ini Kamis, 9 April 2026, penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati DKI sedang melakukan penggeledahan beberapa ruangan pejabat di gedung Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Kajati DKI Patris Yusrian Jaya dikutip dari detiknews, Kamis (9/4/2026).
Meski begitu, Patris belum menjelaskan lebih rinci perihal duduk perkara kasus yang melatarbelakangi penggeledahan ini. Dia hanya menyebut penggeledahan terkait dugaan korupsi pada periode 2023-2024.
“Terkait penyidikan tindak pidana korupsi beberapa item kegiatan tahun 2023/2024,” ujar Patris.
