kabarterkinionline.com
SAPTURA SUMSEL untuk Herman Deru, Sapta Tuntutan Rakyat Harus Diwujudkan! Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menggelar Kemah Karhutla Sumsel 2026 sebagai bentuk desakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti pada respons darurat, tetapi disertai evaluasi, transparansi, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan yang nyata. (28/10/2026)
Dalam kegiatan yang digelar di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan tersebut, GAASS mengangkat tema “Karhutla Sumsel: Kejahatan Ekologis, Krisis Politik, atau Kegagalan Tata Kelola?” . Tema ini menjadi ruang untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menjawab permasalahan karhutla yang berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kehidupan warga.
Ketua Umum GAASS, Andi Leo, ST, MH , menegaskan bahwa masyarakat tidak cukup hanya menerima pernyataan bahwa karhutla sedang ditangani. Publik dapat mengetahui langkah-langkah konkret pemerintah, penggunaan anggaran, hasil pengawasan terhadap perusahaan, serta perkembangan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan.
“Karhutla bukan sekadar persoalan asap dan api. Ini juga mencakup keselamatan rakyat, tanggung jawab pemerintah, dan keberanian menegakkan hukum secara adil. Rakyat memerlukan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan,” tegas Andi Leo.
SAPTURA SUMSEL: Sapta Tuntutan Rakyat Sumatera Selatan
Sebagai bentuk sikap dan tuntutan, GAASS menyampaikan SAPTURA SUMSEL (Sapta Tuntutan Rakyat Sumatera Selatan) yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan pemerintah terkait.
Tujuh tuntutan tersebut meliputi:
- Transparansi anggaran dan data karhutla , termasuk informasi penggunaan anggaran serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
- Evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla , termasuk mendorong penetapan status bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- Penguatan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan pemegang konsesi , disertai keterbukaan hasil pemeriksaan.
- Penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan bukti dan proses hukum.
- Evaluasi terhadap instansi terkait untuk memastikan tanggung jawab dan kebenaran kebenaran sesuai ketentuan.
- Perlindungan bagi masyarakat terdampak serta pemulihan lingkungan yang rusak akibat karhutla.
- Kepastian tindak lanjut dengan tenggat waktu, penanggung jawab, dan laporan perkembangan kepada publik , agar tuntutan tidak berhenti sebagai dokumen.
Menurut GAASS, SAPTURA SUMSEL harus menjadi ukuran bagi pemerintah dalam menunjukkan keseriusan menyelesaikan permasalahan karhutla. Setiap kebutuhan perlu dijawab dengan langkah-langkah yang diukur dan dapat memantau masyarakat.
Kemah Karhutla Sumsel 2026 juga diisi dengan forum diskusi kelompok terarah ( FGD ), orasi terbuka, pembacaan puisi perjuangan dan lingkungan, serta pertunjukan teatrikal yang menggambarkan masyarakat mengungkapkan di tengah ancaman karhutla.
Aksi simbolik bibit sawit dalam polibag juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sebagai pengingat bahwa persoalan perkebunan, tata kelola lahan, dan kelestarian lingkungan perlu dibahas secara serius dan berdasarkan fakta.
Momentum Sumpah Pemuda dimanfaatkan untuk menegaskan bahwa perjuangan menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Persatuan tidak cukup diucapkan dalam seremoni, tetapi perlu diwujudkan melalui keberanian untuk menggalang kepentingan rakyat dan masa depan generasi berikutnya.
Andi Leo menegaskan, GAASS akan terus mengawal SAPTURA SUMSEL dan meminta pemerintah memberikan respon yang jelas terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Kami tidak ingin SAPTURA SUMSEL hanya menjadi dokumen yang dibaca lalu dilupakan. Setiap tuntutan harus memiliki jawaban, langkah nyata, dan perkembangan yang bisa diperiksa publik. Semakin ditekan, semakin melawan perjuangan ini akan tetap berjalan secara terorganisasi dan damai sampai suara rakyat mendapatkan jawaban,” tegasnya.
Bagi GAASS, persoalan karhutla tidak bisa selesai hanya ketika asap mulai menghilang. Yang harus dipastikan adalah adanya pembenahan tata kelola, penegakan hukum yang adil, perlindungan masyarakat, serta pemulihan lingkungan agar permasalahan serupa tidak terus terulang.
SAPTURA SUMSEL menjadi pesan tegas kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan: tuntutan rakyat harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak terkait mengenai tuntutan yang disampaikan GAASS. Redaksi tetap membuka ruang bagi Gubernur Sumatera Selatan, instansi terkait, dan pihak lain untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
