SIRA Demo Pemprov Sumsel Tuntut Gubernur Sumsel Herman Deru Batalkan Pengadaan Mobil dan Pakaian Dinas RP. 7,94 Miliar

Gubernur Sumsel Herman Deru

Kabarterkinionline.com

SIRA Demo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan ( Sumsel) Tuntut Gubernur Sumsel Herman Deru Batalkan Pengadaan Mobil dan Pakaian Dinas Rp. 7,94 Miliar.

Aksi demontrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kegiatan pengadaan kendaraan dinas mewah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada tahun anggaran 2026 ini, Pemprov Sumsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,94 miliar untuk pembelian empat (4) unit Mobil Dinas mewah, serta Rp 3 miliar untuk pengadaan Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menyikapi hal ini, SIRA menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi, serta berpotensi menjadi pemborosan anggaran dan tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Massa Aksi juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Sumatera Selatan yang dinilai belum tertangani secara optimal. Di antaranya kondisi infrastruktur jalan di beberapa daerah yang masih rusak, layanan kesehatan di wilayah terpencil yang belum maksimal, serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih memerlukan perhatian serius.

“SIRA meminta penjelasan terkait urgensi pengadaan kendaraan dinas mewah dan anggaran Pakaian Dinas tersebut, dan mendesak Gubernur Sumsel bersama Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel agar dapat membatalkan rencana pengadaan tersebut,” ujar Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi didampingi Sekretarisnya Rahmat Hidayat.

Selain itu, anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kami juga meminta Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik,” tandas Rahmat Sandi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *