kabarterkinionline.com
Banpres Karhutla Sumsel: Dana Darurat Bencana Diduga Jadi Mainan Proyek Sampah PSEL. Dalih dan pembelaan yang dilontarkan Gubernur Sumatera Selatan terkait pengalihan bantuan Dana Bantuan Presiden (Banpres) Karhutla untuk unit dump truck operasional PSEL Pemkot Palembang dinilai sebagai bentuk pengalihan isu yang menyesatkan.
Alih-alih transparan, penjelasan tersebut justru mempertegas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan pergeseran peruntukan anggaran darurat bencana.
Aktivis Sumatera Selatan, Danial Yuliandik, mengecam keras pernyataan Gubernur Sumsel yang berupaya membenarkan penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk keperluan pemenuhan fasilitas pengolahan sampah perkotaan (PSEL).
Danial Yuliandik menegaskan bahwa logika yang digunakan Pemprov Sumsel sangat tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban pekatnya asap karhutla.
“Jangan memutarbalikkan fakta dengan dalih ‘stimulan perkotaan’ atau ‘porsi jumlah penduduk’! Dana Banpres Karhutla itu adalah uang negara yang dikucurkan khusus untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari bencana asap, memadamkan api di lahan gambut, dan mitigasi darurat. Kenapa malah dibelikan armada yang kemudian disetir untuk mendukung proyek PSEL Pemkot Palembang? Ini namanya perampokan fungsi anggaran darurat!” geram Danial Yuliandik di Palembang.Jumat Malam (24/10/2026)
Ia menyoroti beberapa poin kebohongan publik dan cacat administratif dalam pembelaan Pemprov Sumsel:
- Pencampuradukan Pos Anggaran: Menggunakan dana kebencanaan untuk mendukung infrastruktur atau operasional pengelolaan sampah (PSEL) adalah bentuk maladministrasi fatal yang mengaburkan fokus penanganan krisis ekologis.
- Modus Pinjam Pakai yang Mencurigakan: Alasan pembagian bertahap dan skema pinjam pakai antar-instansi mengindikasikan lemahnya perencanaan sekaligus membuka celah manipulasi aset negara.
- Pengkhianatan pada Korban Asap: Saat rakyat di daerah kabupaten/kota berjuang menghirup udara bersih akibat karhutla, Pemprov justru asyik membagi-bagikan armada bantuan pusat untuk kepentingan urusan sampah perkotaan.
Melihat makin serampangan dan tidak jelasnya tata kelola dana Banpres Karhutla di Sumatera Selatan, Danial Yuliandik mendesak lembaga pengawas keuangan negara dan aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam.
Pertama, meminta BPK RI dan BPKP untuk segera mengaudit aliran dana Banpres Karhutla senilai puluhan miliar rupiah tersebut secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya.
Kedua, mendesak KPK, Kejagung, dan Bareskrim Polri untuk memeriksa Gubernur Sumsel beserta jajaran terkait atas dugaan penyelewengan dana darurat bencana demi kepentingan program di luar klaster darurat Karhutla.
Ketiga, menuntut pengembalian fungsi aset. Segera tarik dan kembalikan seluruh armada bantuan pusat ke fungsi aslinya untuk siaga darurat bencana, bukan dijadikan alat kelayakan proyek komersial daerah.
“Jangan jadikan derita rakyat akibat kebakaran hutan sebagai komoditas politik anggaran. Jika Gubernur tidak mampu mempertanggungjawabkan peruntukan dana Banpres ini secara transparan, maka ini adalah skandal busuk yang harus diseret ke ranah hukum!” tutup Danial
