Terkait Kasus Suap Bupati Muara Enim, 4 ASN BPK Dipanggil KPK

kabarterkinionline.com

Terkait Kasus Suap Bupati Muara Enim, 4 ASN BPK Dipanggil KPK. Empat orang ASN BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) dipanggil penyidik ​​​​KPK. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pejabat BPK dari Bupati Muara Enim, Edison.

“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan,” ujar jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Selain terhadap empat pegawai BPK, penyidik ​​KPK memanggil saksi lainnya, yakni Bunga Intani Pratiwi selaku PPPK Pada Disdikbud Kabupaten Muara Enim. Para Saksi ini akan diperiksa di kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut daftar para Saksi:
1. Bunga Intani Pratiwi – PPPK Pada Disdikbud Kab. Muara Enim
2. Novia Dewi Sartika – ASN BPK Perwakilan Sumsel
3. Benny Murdani – ASN BPK Perwakilan Sumsel
4. Cendy Avrian – ASN BPK Perwakilan Sumsel
5. Wenny Lia – ASN BPK Perwakilan Sumsel

Dalam mengusut kasus ini, sebelumnya KPK memeriksa Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto (AG). KPK menemukan dugaan adanya tuntutan Bupati Asgianto agar wilayahnya juga memperoleh predikat wajar tanpa pengakuan (WTP) kepada pihak BPK, seperti Kabupaten Muara Enim.

Budi Prasetyo mengatakan wilayah PALI sejak 2013 sudah tidak pernah lagi memperoleh predikat WTP. Asgianto selaku bupati pun diduga meminta bantuan kepada Angga (AG), salah satu tersangka dalam kasus suap BPK, agar wilayahnya mendapat predikat WTP.

Jadi Bupati PALI ini meminta bantuan kepada Saudara AG, yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, dan juga kepada Saudara BB (Bobby Adhityo Rizaldi) yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai Saksi. Bagaimana agar Kabupaten PALI ini bisa mendapatkan opini WTP, ungkap Budi, Selasa (18/8).

Selain itu, dari keterangan Asgianto, penyelidikan memperoleh informasi jika praktik ini terjadi di sejumlah daerah lainnya.

“Dari keterangan Bupati PALI ini kemudian ditegaskan bahwa terkait temuan audit BPK ini, tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, tapi juga kebetulan terjadi di daerah-daerah lain. Untuk penyelidikan itu masih akan terus mendalami, menelusuri konsekuensi praktik-praktik serupa,” katanya.

Sekadar informasi, Bupati Muara Enim Edison ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6). KPK kemudian menetapkan Edison sebagai tersangka pada Selasa (9/6).

Selain Edison, KPK menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka. Berikut ini identitas para tersangka:

1. Bupati Muara Enim, Edison

2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani.

3. Bupati Keponakan, Adi Triyadi4. Pemasaran PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

KPK menduga Edison menerima suap Rp 500 juta dari Cory. Suap diduga diterima lewat Abi Nurwardani.

Suap diduga merupakan duit menjaga ‘hubungan baik’ karena PT MSA selaku supplier smart board telah mendapat proyek pengadaan dari Pemkab Muara Enim tahun 2025. Selain itu, Abi menerima setoran duit dari rekanan dinas lainnya di Muara Enim. KPK menyita duit sekitar Rp 1,9 miliar dalam perkara ini.

Pada Rabu (10/6), KPK juga melakukan OTT terhadap lima ASN BPK. KPK kemudian menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap dari pihak Edison ke pihak BPK. KPK mengungkap pihak BPK meminta Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit.

Lima orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Berikut identitasnya:

1. Angga sebagai pihak swasta
2. Titin Rita Lestari sebagai ASN atau Pengendali Teknis.
3. Edison selaku Bupati Muara Enim
4. Cory Erin Hardi selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi
5. Fika selaku pihak Direktur PT Millenium Solusi Abadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *