kabarterkinionline.com
Untuk Kawal Proyek Strategis dan Dana Desa, Pemprov Sumsel Gandeng BPKP. Supriyadi resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan pelantikan tersebut sebagai bukan hanya pergantian pejabat, melainkan awal dari penguatan sinergi antara pengawasan pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan di Sumsel.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru saat mengukuhkan Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumsel di Griya Agung, Palembang, Selasa (24/6).
Gubernur Herman Deru mengungkapkan sejumlah agenda strategis yang menurutnya memerlukan peran aktif BPKP, antara lain pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan peningkatan produksi pertanian.
“Sumsel punya potensi besar. Kalau tidak diawasi dan diarahkan dengan benar, peluang bisa menjadi beban,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (25/6).
Dia menargetkan kenaikan produksi gabah hingga 25 persen tahun ini, dan meminta BPKP melakukan pengawasan ketat atas program cetak sawah dan optimalisasi lahan.
Selain itu, pembangunan pelabuhan juga jadi prioritas karena keterbatasan pelabuhan lama yang tidak lagi mencukupi.
Lebih lanjut Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para kepala desa.
Dia menyayangkan banyaknya kasus hukum yang menjerat kades akibat kesalahan administratif.
“Kami berharap BPKP ikut memberikan asistensi terhadap keuangan desa. Tidak cukup hanya pengawasan, tetapi juga edukasi dan pendampingan,” katanya.
Dia pun tengah menyiapkan program peningkatan kapasitas kades melalui ‘upgrading’ dan peluncuran Kopdes (Koperasi Desa).
Sementara itu, Deputi BPKP Setya Nugraha menegaskan bahwa pengukuhan ini menandai komitmen memperkuat tata kelola daerah yang baik.
Menurut Setya Nugraha, tiga fokus pengawasan saat ini adalah pengawasan pada area berisiko tinggi, peningkatan efektivitas pembangunan dan dukungan terhadap program prioritas nasional.
“BPKP harus jadi mitra strategis dalam memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Setya Nugraha.
Dia menambahkan BPKP juga mendorong belanja strategis pada sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, termasuk mendukung pendapatana asli daerah (PAD) agar semakin optimal dan akuntabel.
Momentum pengukuhan ini juga memperkuat kolaborasi antara BPKP dengan seluruh unsur pemerintahan di Sumatera Selatan, dari legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.
Untuk diketahui, Supriyadi sebelumnya menjabat Kepala BPKP Aceh sebelum dipercaya menggantikan Sofyan Antonius.
Pengukuhan tersebut didasarkan pada SK Kepala BPKP No. KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025 tertanggal 5 Juni 2025.
Acara pelantikan tersbeut turut dihadiri Wakil Gubernur Cik Ujang, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Forkopimda, para kepala OPD, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumsel.
