kabarterkinionline.com
Ini Penjelasan DPRD, Gelombang PHK Nasional Belum Berdampak Besar di Sumsel. Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan belum menerima laporan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di wilayah Sumsel hingga pertengahan 2026.
Kondisi ini dinilai berbeda dengan sejumlah daerah di Indonesia yang tengah menghadapi gelombang PHK akibat perlambatan ekonomi dan tekanan terhadap sektor industri.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, H. David Hadrianto Al Jufri, mengatakan kasus PHK dalam jumlah besar saat ini lebih banyak terjadi di provinsi yang memiliki basis industri manufaktur, terutama Jawa Barat.
“PHK memang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, bahkan sejak akhir tahun lalu. Namun, jumlah terbesar bukan berada di Sumatera Selatan, melainkan di Jawa Barat yang memiliki kawasan industri manufaktur lebih banyak,” ujar David, Minggu (26/7/2026).
Menurut David, ketidakpastian ekonomi global masih menjadi faktor utama yang menekan dunia usaha. Di sisi lain, kenaikan biaya produksi akibat mahalnya harga bahan baku yang dipengaruhi nilai tukar dolar Amerika Serikat juga semakin membebani perusahaan.
Kondisi tersebut paling dirasakan industri padat karya, seperti sektor tekstil, elektronik, dan otomotif, yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi penyumbang terbesar angka PHK secara nasional.
Meski demikian, David menilai Sumsel relatif lebih aman dari ancaman PHK massal karena struktur ekonomi daerah tidak bertumpu pada industri manufaktur berskala besar seperti di Pulau Jawa.
“Di Sumsel memang ada perusahaan manufaktur, tetapi jumlah industri besar di sektor tekstil, elektronik, maupun otomotif tidak sebanyak daerah lain. Karena itu, dampak PHK belum terlalu terasa,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi V DPRD Sumsel telah melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan, termasuk industri kimia. Dari hasil kunjungan tersebut, perusahaan mengakui terjadi peningkatan biaya produksi akibat naiknya harga bahan baku.
Meski menghadapi tekanan, sebagian besar perusahaan disebut masih berupaya mempertahankan operasional tanpa melakukan pengurangan tenaga kerja.
“Kami mengimbau seluruh pelaku usaha dan sektor industri untuk mengedepankan solusi selain PHK. Produksi harus tetap berjalan, tetapi hak dan keberlangsungan pekerjaan para karyawan juga harus menjadi perhatian,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
