kabarterkinionline.com
Diduga Korupsi Anggaran Komite Sekolah SMA dan SMK Negeri se Sumsel Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Demo
Massa yang tergabung dalam Pemerhati Situasi Terkini (PST) sambangi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Jalan Kapten Arivai, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.
Dikomandoi Ketua Umum (Ketum) PST Dian HS didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjend) Sukirman massa melakukan unjukrasa menyampaikan aspirasi terkait dugaan korupsi berjemaah anggaran komite sekolah yang terjadi di SMK dan SMA Negeri se-Sumsel khususnya Kota Palembang.
Dian menjelaskan, anggaran komite sekolah adalah dana yang bersumber dari sumbangan atau bantuan masyarakat yang dikelola oleh komite sekolah berdasarkan kesepakatan bersama untuk peningkatan mutu pendidikan.
Namun Dian menyayangkan, selain di gunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai mana disebut dalam Permendikbud No.75 Tahun 2016, tidak menutup kemungkinan dana komite juga diduga di korupsi secara berjemaah oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek) termasuk para oknum tenaga pendidik (guru) yang tidak bertanggung jawab.
“Sudah jelas!, dana komite tidak boleh digunakan untuk membayar honor atau kegiatan pribadi/reguler Kepala Sekolah yang sudah didanai oleh anggaran pemerintah seperti dari Dana BOS atau sumber resmi lainnya,” ujar Dian, Kamis (19/11/2026).
Dian juga menegaskan, secara aturan hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bertugas di sekolah negeri, dilarang keras menerima atau menikmati uang komite sekolah untuk kepentingan pribadi, tambahan gaji atau kesejahteraan operasional mereka.
Terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dian mengungkapkan, pihak sekolah tidak boleh mewajibkan untuk membuat SKTM bagi para wali murid yang tidak mampu membayar uang Komite.
Menurutnya, pembuatan SKTM merupakan bentuk pelecehan yang berpotensi dapat menyebabkan perundungan terhadap siswa di sekolah.
Diluar itu, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Dian meminta agar semua sekolah selalu transparansi dalam pengelolaan anggaran Komite sesuai peruntukannya.
Sementara dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel melalui Kabid SMK Likwanyu, S.Pd., M.M menanggapi, jika ada temuan terkait anggaran komite, PST boleh melaporkannya secara tertulis ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang selanjutnya akan di rapatkan langsung serta di lakukan peninjauan kesekolah yang bersangkutan.
Setiap pengelolaan dan pembiayaan yang menggunakan dana komite itu dikelola dan disetujui oleh pihak komite sekolah, karena kepala sekolah sifatnya hanya mengetahui saja.
“Pada dasarnya pengelolaan anggaran Komite itu di butuhkan transparansi. Dan, jika itu dilakukan kami yakin semua wali murid pasti akan mendukung ketika melihat anak-anaknya menjadi berprestasi,” tandas Likwanyu.






